Menkeu Ogah APBN Tanggung Utang Kereta Cepat, Serahkan ke Danantara
- Menkeu minta Danantara kelola utang proyek KCIC Jakarta-Bandung
- Diharapkan tidak bergantung pada APBN
- Usulan skema APBN tanggung sebagian beban utang kereta cepat diajukan ke Menko AHY
Bogor IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menanggung sebagian beban utang Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh yang dijalankan oleh PT Kereta Cepat Indonesia–Cina (KCIC).
Menurutnya, tanggung jawab penyelesaian utang seharusnya berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang menaungi sejumlah BUMN, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai salah satu pemegang saham KCIC.
“Yang jelas, saya belum dihubungi terkait masalah ini. Tapi KCIC sekarang kan di bawah Danantara, ya? Kalau sudah di bawah Danantara, mereka seharusnya sudah punya manajemen sendiri, dividen sendiri,” ujar Purbaya dalam Media Briefing APBN 2026 di Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
1. Menkeu minta Danantara kelola utang proyek KCIC Jakarta-Bandung
Ia menambahkan, Danantara saat ini mengelola dividen yang mencapai sekitar Rp80 triliun per tahun. Dengan jumlah sebesar itu, menurutnya, seharusnya dana dari Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia mampu digunakan untuk menyelesaikan persoalan utang proyek Kereta Cepat tanpa perlu melibatkan Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kalau di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa mencapai Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka bisa mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung dari situ,” ujarnya.
2. Diharapkan tidak bergantung pada APBN
Struktur pengelolaan melalui Danantara dirancang agar entitas seperti KCIC tidak lagi sepenuhnya bergantung pada intervensi dan pendanaan negara. Pengelolaan investasi oleh Danantara dimaksudkan untuk mendorong kemandirian korporasi BUMN dan mengurangi ketergantungan pada APBN, terutama dalam hal pembiayaan proyek-proyek strategis.
"Jangan kita lagi yang (menanggung). Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi, ini kan mau dipisahin swasta sama government," ujarnya.
3. Usulan skema APBN tanggung sebagian beban utang kereta cepat diajukan ke Menko AHY
Sebelumnya, usulan agar sebagian beban utang proyek Kereta Cepat ditanggung oleh APBN disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria. Usulan tersebut menjadi salah satu dari dua skema penyelesaian utang KCIC yang diajukan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam skemanya, Dony mengusulkan agar infrastruktur Kereta Cepat diserahkan kepada pemerintah. Dengan demikian, KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan aset (asset-light). Jika disetujui, utang prasarana sebesar 6,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp111,10 triliun (kurs Rp16.583 per dolar AS) akan dialihkan menjadi tanggungan negara melalui APBN.
