Ruang APBN Terbatas, Investasi Swasta-BUMN Jadi Tumpuan Ekonomi

Ia menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, diperlukan investasi dalam skala besar, yang tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Oleh karena itu, peran sektor swasta dan BUMN harus ditingkatkan secara signifikan.

“Target pertumbuhan 8 persen yang menjadi perhatian Pak Prabowo membutuhkan investasi yang sangat besar, dan itu tidak mungkin ditopang hanya oleh APBN. Swasta dan BUMN harus dilibatkan secara aktif,” ujarnya.

Namun, ia menggarisbawahi tantangan utama dalam mendorong partisipasi dunia usaha terletak pada aspek kepastian hukum. Banyak pelaku usaha, termasuk korporasi besar maupun pelaku UMKM, masih ragu untuk mengambil risiko investasi jika tidak ada jaminan perlindungan hukum yang jelas.

“Pertanyaannya, kalau tidak ada kepastian hukum bagi para pelaku usaha, apakah mereka berani mengambil risiko? Bagaimana jika di kemudian hari mereka merugi, lalu dianggap melakukan pelanggaran, bahkan dituduh korupsi? Apakah mereka masih berani?” tanyanya.

Dengan demikian, ia menilai reformasi hukum dan penegakan hukum yang adil menjadi syarat mutlak untuk mendorong partisipasi sektor nonpemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional.

“Ini isu serius. Kepastian hukum untuk pelaku usaha harus diwujudkan. Ini butuh komitmen politik dari pimpinan negara, pemerintah, dan seluruh aparat penegak hukum,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemanfaatan instrumen investasi alternatif seperti melalui Danantara untuk menjembatani kebutuhan investasi nasional.

Dengan APBN yang semakin terbatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak bisa lagi bergantung pada belanja pemerintah semata. Keberhasilan mencapai target ambisius 8 persen akan sangat ditentukan oleh keberanian investor, dukungan regulasi, dan kemauan politik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Kementerian Investasi mencatat, realisasi investasi pada periode Januari–September 2025 telah mencapai Rp1.434,3 triliun, meningkat 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini setara dengan 75,3 persen dari target 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, sehingga masih dibutuhkan investasi sebesar Rp471,3 triliun untuk direalisasikan dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Menteri Investasi /Kepala BKPM Rosan P Roeslani menjelaskan, realisasi investasi nasional sepanjang Januari hingga September 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana. Kondisi global yang sempat memanas di awal tahun pun kini mulai mereda, menciptakan iklim investasi yang lebih positif.

“Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Alhamdulillah, walaupun di awal tahun tensi global cukup meningkat, kini kondisinya mulai membaik,” ungkap Rosan dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal III, Jumat (17/10).