Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap dihuni pertengahan 2024.
"Rumah jabatan menteri, sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, Insyaallah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Pembangunan rumah dinas menteri di IKN terus mengalami progres. Berdasarkan data Kementerian PUPR, progres fisik hingga minggu ketiga Agustus 2023 telah mencapai 22,86 persen.
Itu merupakan progres pembangunan 36 unit rumah menteri yang dibangun di 2 kawasan, yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN.
Sebelumnya, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Hujurat, menjelaskan rumah menteri di IKN dibangun setinggi dua lantai.
Pada lantai basement terdapat kamar tidur supir, kamar mandi, dan ruang jaga. Pada lantai pertama terdapat area kedinasan, dan lantai kedua dijadikan area privat keluarga.
Luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1.000 meter per segi dan luas bangunan sekitar 580 meter per segi, lengkap dengan meubelairnya.
“Kami juga menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen nusantara pada desain bangunannya. Selain itu para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja,” kata Hujurat dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (22/7/2023).
Kementerian PUPR tetap memerhatikan sejumlah aspek penting dalam pembangunan rumah dinas menteri di IKN, baik dari sisi kawasan, desain hunian, maupun pemanfaatan teknologi.
Beberapa aspek tersebut di antaranya adalah responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan sistem smart home.
“Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan RTJM di IKN,” tambah Iwan.