Seberapa Penting Pembangunan Smelter Minerba di Indonesia
Jakarta, IDN Times - Kebijakan hilirisasi mineral, yakni komoditas minerba, melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter di Indonesia perlu perhatian khusus. Pasalnya kebijakan ini menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat.
"Penekanannya, sumber daya alam sesuai dengan UUD 1945 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi semua perubahan dan sebagainya harus disesuaikan dengan spirit itu," kata Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman Ridwan Djamalludin saat membuka konferensi International Metallurgy Conference and Expo (MET CONNEX) 2019 di Jakarta, Kamis (8/10).
1. Hilirisasi jangan sampai ganggu perekonomian
Ridwan yang juga Ketua Ikatan Alumni Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (IA-MET ITB) mengatakan agar hilirisasi mineral jangan sampai mengganggu perekonomian di daerah penghasil mineral dan perekonomian nasional.
"Pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing dan secara nasional tidak boleh terganggu," katanya.
2. Harus menciptakan banyak lapangan kerja
Pengelolaan kekayaan mineral juga harus menciptakan banyak lapangan kerja dan perlunya perusahaan-perusahaan tambang asing harus melakukan divestasi.
3. Perlu wadah untuk menyatukan pemangku kepentingan
Melalui IA-MET ITB ini diharapkan menjadi wadah khusus dalam minyatukan para pembuat kebijakan, penelitian akademik industry, dan penyedia teknologi.
Acara ini juga berinisiatif dalam mengawal kebijakan pembangunan fasilitas smelter melalui konferensi International MET CONNEX 2019. Tahun ini, fokus pembahasan acara ini ialah mengenai peluang dan tantangan untuk hilirisasi komoditas minerba.
4. Tujuan International MET CONNEX 2019
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan industri padat modal dalam mengolah bahan mentah untuk kegiatan penambangan dan ekosistem bisnis metalurgi baru sehingga dapat meningkatkan nilai tambah finansial.
Hal itu dapat dilakukan dengan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian oleh para stakeholder industri pertambangan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
