Sebut Danantara Dominan, DPR ke Erick Thohir: Bapak Masih Ada Fungsi?

Mufti bahkan menyinggung soal perombakan direksi-komisaris BUMN. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, kewenangan itu masih di tangan Erick. Namun, dia menyebut pada praktiknya Danantara yang menetapkan.

"Kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN saja sudah jelas, salah satunya adalah fungsi direksi dan sebagainya itu di Kementerian BUMN, tapi hari ini kita tahu bahwa secara realita di lapangan dilaksanakan oleh Danantara," tutur Mufti.

Hal senada juga dilontarkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dari Fraksi PDIP. Dia menyinggung dominasi Danantara dalam pengelolaan BUMN melampaui kementerian yang dipimpin Erick.

Bahkan, dia menyebut nama Wakil Menteri BUMN dan Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria terkait perombakan direksi-komisaris BUMN.

"Bapak kan sudah berjanji kepada kami, profesional. Saya tahu Bapak yang menentukan kan? Maksudnya Bapak yang lebih dominan sekarang. Kalau di UU kan haknya Kementerian. Tapi di sini yang banyak berperan adalah Pak Dony, ya holding," tutur Dony.

Namun, usai Darmadi melontarkan pendapatnya itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade dari Fraksi Gerindra menekankan perombakan direksi-komisaris BUMN masih jadi kewenangan Erick.

"Masih Menteri, SK-nya Pak Menteri, jangan bikin hoax dong. Tanda tangan Pak Erick loh," tepis Andre.

Para anggota komisi, Erick, Dony, serta Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo tertawa mendengarnya.

Menyudahi pembicaraan itu, Darmadi meminta agar Dony sebagai COO Danantara dan Erick bisa berkoordinasi dengan baik, tidak melupakan posisi kementerian.

"Saya minta ini koordinasi yang lebih bagus, Kementerian dengan Danantara untuk masa depan. Jadi jangan kemudian sekarang haknya lebih banyak di Danantara, kemudian Kementerian BUMN dilupakan. Jadi saya mohon Pak Wamen, Pak Dony dengan Pak Menteri mohon koordinasinya lebih baik," ujar Darmadi.