Selandia Baru Akan Pangkas 8.700 PNS demi Efisiensi Anggaran

Pemerintah Selandia Baru menetapkan target pengurangan jumlah pegawai negeri menjadi sekitar 1 persen dari total penduduk usia kerja pada 2029, turun dari angka 1,2 persen saat ini. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 5,3 juta jiwa, porsi pegawai negeri yang ada saat ini dinilai membebani keuangan negara.

"Jumlah pegawai saat ini memakan biaya yang cukup tinggi dan dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan di negara lain," kata Nicola Willis, dilansir The Star Malaysia.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengurangi sekitar 8.700 pekerjaan, atau setara 14 persen dari total pegawai sektor publik. Jumlah pegawai negeri utama akan diturunkan dari sekitar 63.600 menjadi maksimal 55 ribu orang pada Juli 2029.

Pengurangan ini ditargetkan mampu menghemat anggaran negara sebesar 2,4 miliar dolar Selandia Baru (Rp24,85 triliun), dalam empat tahun ke depan. Dana hasil penghematan tersebut nantinya akan dialihkan untuk mendanai sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

"Setiap dana yang dihemat akan digunakan untuk keperluan yang lebih penting bagi masyarakat," kata Willis.

Selain pengurangan jumlah pegawai, pemerintah juga akan menyederhanakan struktur lembaga. Saat ini, Selandia Baru memiliki 39 kementerian dan lembaga pengelola anggaran yang dinilai terlalu banyak dan kurang efisien. Pengurangan pekerja akan difokuskan pada bagian administrasi pemerintah agar tidak mengganggu pelayanan langsung kepada masyarakat.

"Sebagian layanan administrasi pemerintah masih menggunakan sistem lama dengan proses birokrasi yang memakan waktu," ujar Willis.

Untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di bidang administrasi, pemerintah akan mempercepat penggunaan akal imitasi atau artificial intelligence (AI) dan alat digital di seluruh sektor publik. Di kantor Kementerian Keuangan sendiri, penggunaan AI dinilai telah memberikan hasil yang baik dalam mempercepat penyelesaian tugas-tugas harian.

"Saya mengarahkan staf untuk mulai menggunakan teknologi ini agar penyelesaian pekerjaan dapat lebih mudah dan efisien," kata Willis.

Kebijakan pengurangan pegawai ini dipastikan tidak berlaku bagi pekerja layanan langsung seperti guru, dokter, perawat, polisi, maupun anggota militer. Lembaga seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemasyarakatan, dan Kementerian Kesehatan juga dibebaskan dari program efisiensi ini.

Rencana efisiensi pemerintah ini mendapat perhatian khusus dari serikat pekerja dan partai oposisi. Duane Leo, Sekretaris Nasional Public Service Association (PSA) menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik yang sudah berjalan.

"Penghematan anggaran tersebut berpotensi mengurangi dana untuk layanan masyarakat. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas dan memperlambat waktu pelayanan," kata Leo.

Analisis dari pihak PSA mencatat, karena ada 10 lembaga yang dikecualikan, beban pengurangan pekerja akan sepenuhnya ditanggung oleh 30 lembaga lainnya. Di lembaga yang terkena dampak, diperkirakan cukup banyak pekerja yang berisiko kehilangan pekerjaannya.

"Langkah ini berisiko memengaruhi kinerja lembaga yang bertugas menjaga keselamatan warga, melindungi batas negara, membangun jalan, dan menangani keadaan darurat," ujar Leo.

Sementara itu, Pemimpin Oposisi dari Partai Buruh, Chris Hipkins memberikan tanggapan terkait jaminan pemerintah bahwa pemangkasan tidak akan mempengaruhi layanan utama masyarakat. Ia menilai, pengurangan jumlah pekerja tetap akan membawa penyesuaian pada tingkat pelayanan.

"Pemberhentian pekerja publik dalam jumlah besar ini dinilai akan tetap berdampak pada pelayanan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," kata Hipkins, dilansir Macau Daily Times.