Selandia Baru Bakal Pungut Biaya dari Turis Asing di Destinasi Ikonik

Conservation Amendment Bill dibuat untuk memperbarui sistem pengelolaan lahan yang dianggap sudah lama tidak diubah. Menteri Konservasi Selandia Baru, Tama Potaka, menjelaskan bahwa sistem saat ini terlalu lambat untuk mengambil keputusan dan masih memakai dokumen aturan yang sudah lama.

"Saat ini, sistem konservasi kita sudah berusia 40 tahun. Sistem ini sangat lambat untuk mengambil keputusan, banyak dokumen yang sudah tidak berlaku, dan kurang tertata," ujar Potaka, dilansir NZ Herald.

Perubahan ini bertujuan untuk mengurangi aturan yang rumit, mempercepat proses perizinan, dan mendorong ekonomi tanpa merusak alam. Potaka menyebutkan bahwa wisata di kawasan pelestarian alam menghasilkan sekitar 5,3 miliar dolar Selandia Baru (Rp54,94 triliun) per tahun dan membuka ribuan lapangan pekerjaan di seluruh negeri.

"Warga Selandia Baru tidak perlu memilih antara menjaga alam atau memajukan ekonomi, karena aturan baru ini bisa mewujudkan keduanya," kata Potaka, dilansir The Business Times.

Aturan ini juga mempermudah syarat izin usaha dengan menghapus tahapan yang tidak perlu. Diperkirakan 30 hingga 40 persen permohonan izin tidak perlu lagi diperiksa satu per satu, sehingga pengusaha bisa lebih cepat memulai usahanya. RUU ini juga akan membuat satu kebijakan nasional yang menggantikan banyak rencana pengelolaan yang saling tumpang tindih sebelumnya.

Biaya masuk ini hanya akan dikenakan kepada turis internasional di beberapa tempat wisata yang sangat ramai. Potaka menegaskan bahwa warga Selandia Baru tetap bisa masuk ke tempat-tempat tersebut secara gratis.

"Sama seperti warga Selandia Baru yang harus membayar saat masuk taman nasional di luar negeri, aturan ini meminta wisatawan asing memberikan biaya yang sesuai saat mengunjungi tempat wisata ikonik di Selandia Baru," kata Tama Potaka.

Pemerintah belum mengumumkan harga pasti maupun cara pembayarannya karena masih dalam tahap penyelesaian. Beberapa tempat wisata terkenal yang mungkin akan dikenakan biaya masuk adalah Milford Sound, Tongariro Alpine Crossing, dan Cathedral Cove. Kebijakan ini membuat Selandia Baru sama dengan negara lain yang sudah lebih dulu meminta bayaran dari wisatawan asing di tempat bersejarah.

Dana yang terkumpul akan dialokasikan sepenuhnya untuk menjaga alam, merawat situs bersejarah, memperbaiki jalur pendakian, tempat penginapan, dan fasilitas pengunjung lainnya. Potaka memastikan semua uang yang masuk hanya akan dipakai untuk pelestarian alam dan kenyamanan wisatawan.

RUU ini telah dibahas pertama kali di Parlemen dan mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung pemerintah dengan hasil 68 suara berbanding 54 suara dari pihak yang menolak. Potaka menyebut aturan ini sebagai perubahan paling besar dalam hampir empat puluh tahun terakhir.

Namun, perwakilan urusan pelestarian alam dari Partai Buruh, Priyanca Radhakrishnan, memberikan kritik. Ia khawatir aturan ini membuka peluang penjualan 60 persen lahan, termasuk tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang rentan seperti kawasan hutan beech di Lewis Pass.

"Aturan ini sangat merugikan. Ini adalah kemunduran terbesar untuk perlindungan alam karena lebih mementingkan keuntungan bisnis daripada kelestarian lingkungan," ujar Radhakrishnan.

Pimpinan Partai Hijau, Marama Davidson, juga menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menilai pemerintah lebih mencari keuntungan daripada menjaga lingkungan, terutama setelah anggaran Departemen Konservasi dipotong sebesar 135 juta dolar Selandia Baru (Rp1,39 triliun). Davidson merasa aturan ini akan menambah kekuasaan menteri dan mengurangi pengawasan dari masyarakat.

Di sisi lain, Anggota Parlemen dari Partai ACT, Cameron Luxton, mendukung perubahan ini karena dianggap mengutamakan kebutuhan masyarakat.

"Sudah terlalu lama sistem pelestarian alam kita sering kali menganggap manusia sebagai masalah. Keinginan untuk membuat jalur baru, pondok baru, atau fasilitas yang lebih baik sering kali dicurigai sebelum dipertimbangkan," kata Luxton.

RUU ini selanjutnya akan masuk ke tahap panitia khusus agar masyarakat Selandia Baru bisa memberikan pendapat mereka. Pemerintah berharap perubahan ini bisa segera dijalankan agar manfaat ekonomi dan perlindungan alam bisa berjalan bersamaan, sambil tetap menjaga perjanjian Traktat Waitangi dalam pelaksanaannya.