Siap-Siap, Impor Kain dan Karpet Dikenakan Bea Masuk Juli Ini
Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap produk tekstil kain dan karpet impor.
Pengenaan BMTP itu akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Franciska Simanjuntak mengatakan, targetnya dalam 1-2 minggu ke depan, PMK itu sudah terbit.
“Kita sedang menunggu PMK, sedang tahap akhir. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, 1-2 minggu ini akan keluar yaitu mengenai kain dan karpet,” kata Franciska di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (15/7/2024).
1. Produk karpet sudah dikenakan BMTP sejak 2021
Franciskan mengatakan penetapan BMTP pada produk karpet yang diimpor merupakan perpanjangan dari ketetapan sebelumnya. Produk karpet sudah dikenakan BMTP sejak 2021.
“Ini perpanjangan dari tiga tahun sebelumnya,” ucap Franciska.
2. KPPI lakukan investigasi ke seluruh negara importir sebelum keluarkan rekomendasi BMTP
Franciska mengatakan, rekomendasi BMTP dikeluarkan KPPI pada komoditas yang sudah diinvestigasi. Misalnya, pada komoditas yang mengalami peningkatan volume impor selama tiga tahun berturut-turut. Dia mengatakan, investigasi tak hanya dilakukan pada produk dari China, tapi juga dari negara lain.
“Dari data-data setahun ini banyak yang diterapkan, lalu juga perpanjangan-perpanjangan sedang dilakukan, dan semuanya harus diinvestigasi ulang untuk menentukan besaran tarif,” ucap Franciska.
3. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping melalui proses investigasi
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), Danang Prasta Danial mengatakan terkait rekomendasi Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dikeluarkan setelah melalui proses investigasi.
Apabila terbukti salah satu eksportir atau negara melakukan dumping, yakni menjual produk di negara tujuan ekspor lebih murah dibandingkan harga pasaran, maka KADI akan mengeluarkan rekomendasi BMAD.
“Kita melihat beberapa parameter, tidak serta merta melakukan penyelidikan dan menerapkan rekomendasi anti dumping. Harus telrihat dulu adanya kerugian serius industri dalam negeri, terus lihat indikasi barang dumping,“ ucap Danang.
