Sri Mulyani: Angka Kemiskinan Meningkat akibat COVID-19

13 Sep 2021, 15:17 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan kinerja pemerintah daerah (pemda) dalam hal pembangunan daerah dengan memanfaatkan transfer keuangan dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi tantangan desentralisasi fiskal atau TKDD ke daerah menurut Sri Mulyani. Pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan TKDD.

Kemudian yang kedua adalah minimnya kemampuan pemda dalam mendapatkan Penerimaan Asli Daerah alias PAD. Ketiga adalah belanja pemda yang belum terfokus.

"Tantangan yang kami sebutkan tersebut berakibat pada capaian output outcome pembangunan yang sangat belum optimal dan bahkan sangat timpang di berbagai daerah," kata Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI untuk membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), Senin (13/9/2021).

1. Tingkat kemiskinan masih tinggi di beberapa daerah

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Salah satu output outcome yang dimaksud Sri Mulyani adalah tingkat kemiskinan di daerah. Menurutnya, beberapa daerah di Indonesia masih memiliki angka pendudk miskin yang tinggi.

"Kita lihat di Kabupaten Deiyai itu 41,76 persen masyarakatnya masih masuk kategori miskin. Kemudian Sumba Tengah 34,49 persen dan Sabu Raijua pada angka 30,18 persen," ujar Sri Mulyani.

Namun, lanjut dia, ada daerah yang jumlah penduduk miskinnya relatif rendah seperti Tangerang Selatan (Tangsel) yang sempat 0 persen, tetapi kini menjadi 1,68 persen. Kemudian Badung di Bali itu 1,78 persen dan Depok 2,07 persen.

"Kalau secara nasional (angka kemiskinan) ada di 10,9 persen atau sedikit meningkat akibat COVID-19," kata Sri Mulyani.

2. Akses air minum layak belum masuk ke semua daerah

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Selain berimbas kepada tingkat kemiskinan, buruknya kinerja pemda dalam mengoptimalkan TKDD juga berdampak pada capaian akses air minum layak.

Sri Mulyani tidak memungkiri bahwa ada daerah yang mampu mendapatkan akses air minum layak 100 persen seperti Magelang, Tegal, dan Klaten.

"Namun, kita lihat beberapa daerah itu bahkan di Kabupaten Lanny Jaya hanya 1,06 persen penduduknya memiliki akses air minum layak, lalu Kabupaten Mamasa 22,91 persen, dan Tulang Bawang barat 27,4 persen," ucapnya.

3. Minimnya angka partisipasi pendidikan

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar siswa-siswi SMA. (ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas)

Buruknya kinerja pemda dalam memanfaatkan TKDD juga berimbas kepada angka partisipasi murni (APM) pendidikan di sejumlah daerah.

"Di wilayah Papua ada daerah yang capaian APM dari SMP dan SMA-nya itu hanya 13,3 persen, sedangkan angka nasional kita di 70,68 persen," ucap Sri Mulyani.