Sri Mulyani Kucurkan Rp52,5 Triliun untuk 12 BUMN, Ini Daftarnya

04 Jun 2020, 05:15 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pidato kunci dalam acara Gerakan Suluh Kebangsaan (IDN Times/Margith Juita Damanik)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dukungan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, BUMN punya peran penting dalam hajat hidup orang banyak.

Peranan BUMN dari sisi sovereign statusnya, kata Sri Mulyani, memiliki exposure yang besar terhadap sistem keuangan, dan dimiliki pemerintah dengan aset total yang dimiliki cukup besar. Oleh karena itu, pemerintah bakal memberikan suntikan modal kepada BUMN.

"Di dalam program pemulihan ekonomi ini ada 12 BUMN yang mendapat dukungan," ujarnya dalam video conference, Rabu (3/6).

1. Daftar 12 BUMN yang me dapat suntikan dari Sri Mulyani

Gedung BUMN. IDN Times/Indiana Malia

Berikut daftar 12 BUMN tersebut:

PT PLN (Persero) yang akan mendapatkan tambahan untuk subsidi diskon listrik yang diperpanjang, penyertaan modal negara, dan pembayaran kompensasi dari piutang pemerintah yang akan dibayarkan. Sebesar Rp45,4 triliun.
PT Hutama Karya dinaikkan PMN dari Rp3,5 triliun, ditambah Rp7,5 triliun, sehingga menjadi Rp 11 triliun.
PT Kereta Api Indonesia, akan ditambahkan dana talangan sebesar Rp3,5 triliun.
PT Bahana BPUI yang menangani Jamkrindo dan Askrindo akan mendapat PMN sebesar Rp6 triliun dalam rangka program penjaminan kredit modal kerja darurat tadi. Serta PMN nontunai sebesar Rp268 miliar.
PTPN, mendapat dana talangan pinjaman modal kerja sebesar Rp4 triliun.
PT PNM, ditambah PMN-nya dari Rp1 triliun menjadi Rp2,5 triliun.
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA)
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)
Perumnas akan mendapat Rp650 miliar
PT Pertamina (diberikan dalam bentuk pembayaran kompensasi).
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Rp500 miliar
Perum Bulog Rp10,5 triliun
Jadi program pemulihan ekonomi yang dilakukan melalui BUMN mencakup 12 BUMN dari sisi subsidi, dari sisi penyaluran bansos, dari sisi PMN, dan dana talangan totalnya Rp52,57 triliun.

2. Biaya Penanganan virus corona capai Rp677,2 triliun

Ilustrasi Keuangan (IDN Times/Arief Rahmat)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penanganan wabah virus corona (COVID-19) mencapai Rp677,2 triliun. Anggaran tersebut salah satunya untuk bidang kesehatan yang sebesar Rp87,55 triliun.

"Termasuk di dalamnya untuk belanja penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan," ujarnya.

3. Insentif untuk bidang pembiayaan dan korporasi

Ilustrasi insentif (IDN Times/Arief Rahmat)

Ia menambahkan, pemerinrah juga memberi isnentif untuk bidang pembiayaan dan korporasi termasuk di dalamnya adalah PMN, penalangan untuk kredit modal kerja darurat untuk non-UMKM padat karya, serta belanja untuk premi risiko bagi kredit modal kerja bagi industri padat karya yang pinjamannya Rp10 miliar- Rp1 triliun.

"(Insentif) itu termasuk penjaminan untuk beberapa BUMN, dana talangan sebesar Rp44,57 triliun," kata Sri Mulyani. "Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun K/L serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun," tambah dia.

Dia pun menyebutkan bahwa dalam penanganan ini pemerintah bakal membantu mendiring peningkatan daya beli masyarakat yang menurun drastis akibat terdampak COVID-19. "Seperti PKH, kartu sembako, diskon listrik, bansos untuk non jabodetabek, bansos jabodetabek, BLT dana desa, dan prakerja totalnya Rp 178,9 triliun," ujarnya.