Sri Mulyani Minta Anggaran Perlinsos Rp476 T Jangan Dikorupsi
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati berpesan kepada Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini untuk dapat memanfaatkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah dialokasikan di dalam APBN. Selain memanfaatkannya, Sri Mulyani juga mengingatkan agar anggaran tersebut tidak dikorupsi.
Maka dari itu, Bendahara Negara tersebut meminta kepada Risma dan jajarannya untuk menyalurkan seluruh anggaran perlinsos kepada masyarakat yang betul-betul pantas menerimanya.
"Saya senang semaoga seluruh anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak dikorupsi dalam hal ini," ucap Sri Mulyani saat menghadiri Program Penanganan Kemiskinan Terpadu, Jumat (20/1/2023).
1. Anggaran perlinsos di dalam APBN 2023
Sri Mulyani menyiapkan anggaran perlinsos di dalam APBN 2023 sebesar Rp476 triliun. Angka tersebut lebih kecil dibandingkan anggaran perlinsos pada 2022 yang mencapai Rp502,6 triliun.
Meski begitu, Sri Mulyani tetap mewanti-wanti Tri Rismaharini selaku Mensos untuk menyerap anggaran tersebut secara maksimal.
"Kalau 2022 Ibu Risma minta anggaran spesial tambahan dari Kementerian Keuangan Rp198 miliar yang dipakai untuk memberikan makanan lansia dan itu sudah tergunakan seluruhnya," kata Sri Mulyani.
2. Sri Mulyani pastikan dukungan terhadap program Mensos
Di sisi lain, Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut memastikan dukungannya terhadap program-program yang ada di Kemensos.
Hal itu dikarenakan penyerapan anggaran perlinsos 2022 cukup baik dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Kami akan mendukung yang dilakukan Kementerian Sosial karena tadi Bu Risma selalu melihat dari mulai kemiskinan, disabilitas, dan pemberdayaan menjadi satu paket kegiatan sehingga beliau selalu menggunakan anggaran dari bansos pemerintah itu bisa dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan dan bahkan bisa langsung memberdayakan," tutur Sri Mulyani.
3. Ada anggaran yang dihentikan
Kendati begitu, Sri Mulyani mengindikasikan di dalam APBN 2023 tidak ada anggaran khusus untuk bantuan sosial seperti tahun lalu dan sebelumnya ketika pandemik COVID-19.
Adapun anggaran khusus yang dimaksud adalah berupa bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, hingga bantuan untuk pedagang kaki lima. Menurut Sri Mulyani, anggaran untuk jenis bantuan itu akan didesain ulang oleh kementerian atau lembaga yang melaksanakan.
"Tahun 2022 kemarin kan situasinya masih pandemi yang banyak dan juga ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik, jadi ada beberapa anggaran yang 2022 tidak diteruskan," ucap Sri Mulyani.
