Sri Mulyani Naikkan Anggaran Guru dan Dosen Jadi Rp274,7 Triliun

24 Agu 2025, 09:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menaikkan anggaran yang dialokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik, di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Alokasi anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik menjadi lebih dari Rp200 triliun dari sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp178,7 triliun.

"Dari anggaran pendidikan yang langsung dnikmati oleh dosen, guru, dan tenaga pendidik, adalah Rp274,7 triliun. Ini juga kenaikan dari tahun sebelumnya," ujar Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dikutip Minggu (24/8/2025).

1. Ada kenaikan anggaran nyaris Rp100 triliun

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya, pada konferensi pers RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Sri Mulyani menyebutkan anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik, sebesar Rp178,7 triliun.

Itu artinya saat ini ada kenaikan alokasi anggaran untuk kelompok tersebut nyaris Rp100 triliun menjadi Rp274,7 triliun.

2. Rincian revisi anggaran untuk guru, dosen, dan tenaga pendidik

ilustrasi guru mengajar di kelas (unsplash.com/husniati salma)

Kenaikan anggaran tersebut mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-PNS sebesar Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru. Kemudian, TPG PNS daerah sebesar Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.

Berikutnya, untuk Tunjangan Profesi Dosen (TPD) non-PNS sebesar Rp3,2 triliun yang menyasar 80.325 dosen. Selain itu, turut mencakup pula TPG PNS, TPD PNS, dan gaji pendidik Rp120,3 triliun.

"Jadi, guru yang bukan PNS pun mendapatkan TPG dari APBN. Demikian juga dengan dosen yang non-PNS. Ada 80.325 dosen yang mendapatkan tunjangan profesi dosen," kata Sri Mulyani.

3. Anggaran pendidikan untuk siswa dan mahasiswa

Bank Dunia menilai alokasi anggaran pendidikan di Indonesia lebih banyak diperuntukkan bagi guru dibandingkan murid. (ANTARA/Nyoman Budhiana)

Bukan hanya untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan, anggaran pendidikan juga dialokasikan untuk siswa/mahasiswa sebesar Rp301,2 triliun. Rinciannya, untuk program Bidikmisi/Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah sebesar Rp17,2 triliun, LPDP sebesar Rp25 triliun, Program Indonesia Pintar (PIP) Rp15,5 triliun, dan makan bergizi gratis Rp223 triliun.

Tak hanya itu, terdapat pula alokasi anggaran untuk sekolah/kampus sebesar Rp150,1 triliun. Angka tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat sebesar Rp24,9 triliun dan bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp 64,3 triliun.

Selain itu, ada juga bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) sebesar Rp5,1 triliun, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) Rp9,4 triliun, renovasi madrasah dan sekolah Rp22,5 triliun, dan pembangunan sekolah unggulan Garuda Rp3 triliun.

Dengan begitu, maka secara keseluruhan anggaran untuk pendidikan dalam RAPBN 2026 adalah sebesar Rp757,8 triliun atau naik dari outlook 2025 yang hanya Rp690,1 triliun.

"Anggaran pendidikan ini sesuai dengan yang disampaikan DPR dan amanat konstitusi kita, 20 persen dijaga terhadap keseluruhan belanja negara," ujar Sri Mulyani.