Sri Mulyani Sebut Honor PNS di Daerah Bisa Capai Rp25 Juta

07 Des 2021, 16:52 WIB

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (dok. Tangkapan Layar Youtube Bank Indonesia)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan pelaksanaan desentralisasi fiskal alias pemberian keuangan pusat ke daerah masih belum optimal.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani selepas pengesahaan Rancangan Undang Undang tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD) dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (7/12/2021).

Belum optimalnya desentralisasi fiskal tercermin lewat belanja daerah yang masih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

"Dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU) hanya didominasi untuk belanja pegawai hingga 64,8 persen," kata Sri Mulyani.

1. Sri Mulyani beberkan variasi pemberian honorarium PNS di daerah

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Berkaitan dengan hal tersebut, Sri Mulyani pun membeberkan variasi pemberian honorarium PNS di daerah. Nominalnya mulai dari Rp325 ribu hingga Rp25 juta.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga menyatakan bahwa uang harian perjalanan dinas PNS di daerah pun rata-rata 50 persen lebih tinggi dibandingkan PNS di pusat.

"Seperti bervariasinya pemberian honorarium PNS daerah dari minimal Rp325 ribu hingga maksimal satu daerah bisa memberikan honor Rp25 juta atau besaran uang harian perjalanan dinas yang rata-rata 50 persen lebih tinggi dari aparat pemerintah pusat yang perlu dilakukan standarisasi agar belanja daerah betul-betul bertujuan untuk masyarakat dan efisien," ucap Sri Mulyani.

2. Sampai saat ini belanja daerah masih belum fokus dan efisien

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Sri Mulyani menambahkan, sampai saat ini belanja yang dilakukan pemerintah daerah masih belum fokus dan efisien.

"Belanja daerah yang masih belum fokus dan tidak efisien. Kita lihat saat ini di daerah ada 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan yang didanai oleh APBD makanya terjadi kegiatan yang sangat kecil-keci yang dampaknya minimal atau bahkan tidak dirasakan atau kalau istilah bapak presiden uangnya diecer-ecer," tutur Sri Mulyani.

3. Belanja belum optimal, tapi TKDD terus alami peningkatan

Default Image IDN

Di sisi lain, belanja daerah yang belum optimal itu tidak sejalan dengan peningkatan transfer keuangan dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat ke daerah.

TKDD merupakan komponen di dalam APBN yang menjelaskan hubungan keuangan pusat dan daerah. Sri Mulyani menjelaskan TKDD tersebut terus meningkat sejak 2013 sampai sekarang.

"TKDD yang diberikan pusat ke daerah telah meningkat. Contohnya pada 2013, TKDD itu Rp528 triliun dan 2021 ini meningkat menjadi Rp795 triliun, kenaikan sangat besar, tetapi belum termanfaatkan secara optimal," kata Sri Mulyani.