Sri Mulyani Sudah Siapkan Amunisi PPKM Darurat hingga 6 Minggu

12 Jul 2021, 19:33 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ternyata telah mempersiapkan skenario PPKM Darurat selama 4-6 minggu. Skenario itu lebih panjang dari kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini, yakni hanya 17 hari (3-20 Juli 2021).

Skenario itu tertuang dalam bahan paparan dalam rapat kerja (raker) dengan Badan Anggaran DPR RI.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," bunyi skenario PPKM Darurat tersebut dalam bahan paparan Sri Mulyani, Senin (12/7/2021).

1. Skenario PPKM Darurat melihat tingginya kasus varian delta

Default Image IDN

Adapun skenario itu disiapkan melihat risiko pandemik COVID-19 yang masih cukup tinggi, khususnya dengan penyebaran kasus varian delta.

Dengan adanya perkiraan tersebut, pihaknya memperkirakan konsumsi masyarakat akan melambat, sehingga pemulihan ekonomi akan tertahan. Pihaknya pun memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III-2021 akan melambat 4,0-5,4 persen dibandingkan kuartal yang sama di 2020 atau secara year on year.

Sementara itu, untuk perekonomian tahun 2021 alias full year, Sri Mulyani memprediksi akan tumbuh 3,7-4,5 persen.

2. Kasus delta tinggi, vaksinasi harus dipercepat

ilustrasi vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam paparannya, peningkatan kasus COVID-19 ini juga harus diimbangi dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi. Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan meningkatkan target vaksinasi menjadi 2 juta dosis per hari pada Agustus mendatang.

"Kami akan tingkatkan terus tren 1 juta (dosis) per hari di Juli ini sesuai instruksi Presiden. Maka seluruh resources akan benar-benar ditujukan ke situ. TNI, Polri, dan BKKBN diminta membantu dinas-dinas di daerah. Kemudian di Agustus kami berharap untuk bisa dinaikkan menjadi 2 juta per hari untuk mengejar herd immunity," ucap Sri Mulyani.

3. Sri Mulyani rombak anggaran PEN untuk PPKM Darurat

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam menghadapi kenaikan kasus COVID-19 di masa PPKM Darurat ini, Sri Mulyani melakukan perombakan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ada 3 alokasi yang ditingkatkan. Pertama, anggaran kesehatan dari Rp172,84 triliun, naik Rp21,09 triliun menjadi Rp193,93 triliun.

"Ini kenaikan yang luar biasa untuk kesehatan saja, terutama untuk vaksinasi, perawatan, dan penguatan penanganan COVID-19 di daerah," kata Sri Mulyani dalam raker dengan Banggar tersebut.

Selain itu, pihaknya juga meningkatkan anggaran untuk program perlindungan sosial dari semula Rp148,27 triliun, naik Rp5,59 triliun menjadi Rp153,86 triliun. Tak lupa juga untuk program insentif usaha.

"Perlindungan sosial dan UMKM kita juga melihat adanya kenaikan terutama dalam merespons PPKM Darurat. Anggaran dunia usaha juga meningkat dari Rp56,73 triliun menjadi Rp62,83 triliun," tutur dia.