Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 masih belum maksimal.
"Realisasi belanja APBD 2021 masih sangat terbatas. Kalau kita lihat di berbagai daerah, mereka rata-rata hanya belanja di sekitar 50 persen," ujar Sri Mulyani, Selasa (23/11/2021).
Sri Mulyani pun merasa sedikit kecewa dengan capaian tersebut mengingat sebentar lagi 2021 segera berakhir.
"Bayangkan ini sudah bulan November tanggal 23. Ini artinya tinggal satu bulan lebih sedikit karena kita biasa tutup tahun anggaran belanja terakhir tanggal 24 maka kita sebetulnya praktis hanya punya satu bulan mengeksekusi APBD dan APBN," kata dia.
Sri Mulyani menambahkan sampai saat ini baru ada segelintir daerah yang mampu merealisasikan APBD 2021 di atas 50 persen.
"Yang paling tinggi kita lihat di sini adalah Jawa Tengah dan Yogyakarta, yaitu di atas 66 persen. Namun, ada daerah seperti Maluku yang belanjanya baru 39 persen," tuturnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyatakan realisasi belanja APBD tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Namun, secara presentase terhadap total anggaran yang ada justru masih sangat terbatas sehingga seluruh pemda di Indonesia mengalami surplus APBD.
"Artinya pendapatan mereka lebih besar ketimbang belanja mereka dan ini berarti pemerintah pusat yang sedang berusaha mendorong pemulihan ekonomi dengan counter cyclical defisit yang mencapai Rp540 triliun, tetapi daerah justru kemudian menahan belanja atau belum bisa belanja sehingga terjadi surplus sebesar Rp11,5 triliun," tutur dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menyebut efektivitas dorongan kebijakan anggaran di pusat dan daerah belum sinkron.
"Pusatnya sudah mendorong, daerahnya justru berhenti atau meredam dan ini tentu dampaknya ke perekonomian tidak optimal," ucap Sri Mulyani.