Sri Mulyani Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 2022 5,2 sampai 5,8 Persen

20 Mei 2021, 15:27 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,2 sampai 5,8 persen. Target tersebut diusulkan dalam indikator ekonomi makro untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2022.

"Dengan mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, serta dengan catatan bahwa COVID-19 dapat terus dikendalikan dan fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif," kata Sri Mulyani rapat paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (20/5/2021).

1. Daftar target perekonomian lainnya dari pemerintah

ilustrasi ekonomi (IDN Times)

Selain pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,8 persen, perempuan yang akrab disapa Ani ini juga menargetkan sejumlah indikator perekonomian lainnya. Seperti inflasi di kisaran 2 sampai 4 persen, tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun sebesa 6,32 sampai 7,27 persen, nilai tukar Rupiah Rp13.900 hingga Rp15.000 per dolar Amerika.

Harga minyak mentah Indonesia 55-65 per dolar AS per barel, lifting minyak bumi di kisaran 686 sampai 726 ribu barel per hari. "Dan lifting gas bumi 1.031 sampai 1.103 ribu barel setara minyak per hari," katanya.

2. Hambatan yang bisa jauhkan Indonesia dari target ekonomi

Ilustrasi penurunan nilai saham. (IDN Times/Arief Rahmat)

Meski demikian ada sejumlah hambatan yang menurut Ani dapat membuat Indonesia bakal sulit mencapai target-target perekonomian tersebut.

Seperti iklim usaha yang kurang kondusif, birokrasi dan regulasi yang rumit dan belum efisien, serta high-cost economy yang menjadi penghambat investasi dan daya saing ekspor.

3. Strategi pemerintah untuk capai target tersebut

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Ani yakin Indonesia dapat mencapai target-target perekonomian di atas dan mengatasi hambatan yang ada. Strategi pun disiapkan, caranya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berkualitas, dukungan inftrastruktur kemudahan iklim usaha serta pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk kemudahan investasi dan simplifikasi regulasi harus berjalan efektif.

"Reformasi birokrasi berbasis kinerja dan efisiensi yang harus dilakukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," kata Ani.

Strategi lainnya adalah dengan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan juga diharapkan juga akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja dan modal atau investasi terhadap pertumbuhan ekonomi.