Ssstt.. Erick Thohir Beri Bocoran soal Rencana Vaksin Mandiri!

29 Jan 2021, 05:05 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - Peluang untuk vaksin mandiri terbuka lebar. Presiden Joko "Jokowi" Widodo bahkan memberi lampu hijau atas keinginan dari para pengusaha tersebut. Menyambut pernyataan presiden itu, pengusaha pun berjanji bahwa program vaksin mandiri bukan untuk komersialisasi.

Pengusaha sempat menegaskan bahwa rencana vaksin mandiri itu sebagai upaya untuk membantu pemerintah dalam program vaksinasi sekaligus mempercepat target herd immunity sebesar 70 persen.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali menegaskan hal tersebut.

"Terkait vaksin mandiri, tentu prioritas pemerintah adalah yang gratis. Vaksin mandiri ada tuntutan baru, ingin membantu pemerintah menyuntikkan (vaksin) gratis kepada karyawannya," kata Erick di program Rosi di Kompas TV, Kamis (28/1/2021).

1. Vaksin mandiri mendapat banyak dukungan

Menteri BUMN Erick Thohir (Humas BUMN)

Erick Thohir mengakui bahwa terjadi dinamika di masyarkat terkait vaksin mandiri. Mereka menilai kebijakan tersebut rawan dikomersialisasi maupun terjadi kecemburuan sosial.

Namun demikian, pemerintah telah melakukan pengaturan agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan para konglomerat. Pemerintah, kata Erick, telah berdiskusi dengan DPR, BPK dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

"Semua mendukung. Tinggal bagaimana tidak dan bolehnya." kata dia.

2. Bocoran soal syarat vaksin mandiri yang harus disanggupi pengusaha

ilustrasi vaksin rabies. (IDN Times/Arief Rahmat)

Dari hasil komunikasi yang telah dilakukan pemerintah dengan pemangku kepentingan terkait, Erick membeberkan beberapa syarat yang kemungkinan akan diterapkan dalam kebijakan vaksin mandiri.

"Pembicaraan awal yang disepakati, satu merek vaksin yang gratis tidak dipakai untuk vaksin mandiri. Jadi misalnya kita Sinovac, Novavac, AstraZeneca, Pfizer. Nanti yang mandiri tidak boleh pakai merek ini," ungkap Erick.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah sedang mencari alternatif vaksin yang akan digunakan untuk vaksin mandiri. Upaya itu dilakukan mulai dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Kominfo serta sejumlah duta besar yang ada di Tiongkok hingga Eropa.

"Ada (vaksin) Moderna, ada Johnson & Johnson. Tetap konteksnya pemerintah yang mengadakan. Jangan kayak (kasus) APD, PCR harga gila-gilaan. Nanti maka ada ketentuan harga," jelas dia.

3. Harga dan mekanisme vaksin mandiri akan sepenuhnya diatur pemerintah

Infografis Rencana Pengadaan Vaksin pada 2021 (IDN Times/Arief Rahmat)

Erick menegaskan bahwa kebijakan vaksin mandiri akan sepenuhnya diatur pemerintah, mulai dari harga hingga mekanisme pelaksanaannya. Selain itu, vaksin mandiri juga tidak akan bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, masih banyak tenaga kesehatan, TNI/Polri yang belum divaksinasi.

"Tentu maka pengadaan (vaksin mandiri) ini merek-merek yang disebutkan, jangan sampai dicap ini komersialisasi kesehatan. Pemerintah memayungi ini agar tidak terjadi komersialisasi," ujarnya.