Stafsus Menkeu Sedih KPCDI Gugat Iuran BPJS Padahal Cuci Darah Gratis

Menurut Yustinus, BPJS Kesehatan memberikan layanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Bahkan, saat mereka berobat tidak dikenakan biaya.

"Kalau (cuci darah) pakai BPJS Kesehatan kan gratis. Cuman bayar iuran bulanan," ujarnya.

Perihal gugatan tersebut, Yustinus menyerahkan keputusan kepada Mahkamah Agung. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya ingin memberikan pelayanan kesehatan terbaik.

"Pemerintah ingin membeirkan layanan terbaik. biar para hakim agung dengan segala kebijaksanaannya. Kita ini ada di persimpangan. Kita ingin layanan terjangkau, di sisi lain kita memikirkan suistainibility," tegas dia.

Kuasa Hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa mengatakan, kenaikan iuran BPJS jilid II ini tidak memiliki empati di saat masyarakat dilanda pandemik COVID-19. Masyarakat, kata dia, saat ini banyak yang tidak mampu secara finansial.

"Jelas ini merupakan suatu ketidak-adilan dan kenaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dimaknai di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS," ungkap Rusdianto.

Menurutnya, menggugat perpres itu menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk perlawanan hukum. Selain itu, melalui gugatannya, KPCDI akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat di tengah pandemik virus corona atau belum.

"Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengangguran naik, daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikan iuran secara ugal-ugalan," tutur dia lagi.

Rusdianto menambahkan, menaikkan iuran BPJS Kesehatan tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sebab, akar utama permasalahannya adalah manajemen dan tata kelola BPJS Kesehatan yang diabaikan. Poin itu, kata Rusdianto, sudah disampaikan oleh hakim agung dalam putusan gugatan Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

"Padahal BPJS sudah berulang kali disuntikkan dana, tapi tetap defisit. Untuk itu perbaiki dulu internal manajemen mereka, kualitas layanan, barulah kita berbicara angka iuran. Karena meski iuran naik tiap tahun, kami pastikan akan tetap defisit selama tidak memperbaiki tata kelola menajemen," kata Rusdianto melalui keterangan tertulis.

Adanya defisit keuangan di dalam tubuh BPJS Kesehatan juga diamini oleh staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo. Dalam cuitannya pada pekan lalu di media sosial, Yustinus menyebut, defisit keuangan BPJS Kesehatan mencapai Rp27,4 triliun. Hal itu disebabkan adanya ketidakpatuhan pembayaran iuran dari peserta kelas I dan II.