Subsidi Energi Jepang Rp55,6 Triliun untuk Hadapi Krisis

NHK News melaporkan, besaran subsidi direncanakan naik 1-2 yen per kilowatt-jam (kWh) dari tarif normal. Sebagai perbandingan, subsidi tahun lalu berkisar antara 2-2,4 yen per kWh.

Untuk sumber dana, pemerintah akan menggunakan dana cadangan anggaran fiskal berjalan. Namun, melihat skala krisis, pemerintah membuka peluang untuk menyusun anggaran belanja tambahan. Keputusan rencana ini diperkirakan akan disahkan paling cepat minggu depan.

Pada 27 April 2026, PM Takaichi menolak seruan agar masyarakat mengurangi penggunaan energi. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial tidak boleh terganggu.

"Saya tidak percaya aktivitas ekonomi atau sosial harus dihentikan pada saat ini," ujar Takaichi dalam sidang parlemen, seraya menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya mengamankan pasokan minyak dari sumber alternatif daripada mengorbankan produktivitas.

Sikap Tokyo ini kontras dengan Korea Selatan yang telah mendesak warganya menghemat energi. Malaysia juga mulai mempromosikan kebijakan work from home demi menekan konsumsi bahan bakar, dilansir Mainichi.

Program subsidi energi di Jepang pertama kali diperkenalkan pada Januari 2023 akibat dampak perang Rusia-Ukraina. Sejak saat itu, insentif ini diterapkan secara fluktuatif, khususnya pada puncak musim panas dan musim dingin saat penggunaan pendingin serta pemanas ruangan melonjak.

Pada musim panas lalu, pemerintah menghabiskan 288,1 miliar yen (Rp32 triliun) dana cadangan untuk memangkas pengeluaran rata-rata rumah tangga sekitar 1.000 yen (Rp111 ribu) per bulan. Dengan anggaran yang kini hampir dua kali lipat lebih besar, Jepang berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi domestik dari guncangan geopolitik global.