Survei Indekstat: Masalah Ekonomi Jadi Isu Terberat Dirasakan Publik

21 Feb 2026, 19:24 WIB

Angkatan kerja Indonesia terus meningkat dan harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja, Selasa (9/12/2025).(IDN Times/Cokie Sutrisno)

Intinya Sih

Survei Indekstat menunjukkan 63,8 persen masyarakat menilai masalah ekonomi sebagai isu paling berat, terutama sulitnya mencari kerja, kemiskinan, dan mahalnya harga kebutuhan pokok.
Kementerian Keuangan dinilai publik memiliki kinerja terbaik dengan 36,3 persen dukungan, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meraih penilaian tertinggi sebesar 45,4 persen.
Survei dilakukan pada 11–25 Januari 2026 terhadap 1.200 responden berusia minimal 17 tahun di seluruh Indonesia dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,9 persen.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Lembaga survei Indekstat merilis hasil survei nasional terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintah dan program kerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, masalah ekonomi jadi yang paling berat dan meresahkan mayoritas masyarakat saat ini.

Direktur Indekstat, Ali Mahmudin mengatakan, isu ekonomi menjadi pekerjaan prioritas yang harus diselesaikan pemerintah. Adapun isu ekonomi menempati urutan pertama sebagai masalah yang paling meresahkan dengan torehan 63,8 persen. Kemudian disusul isu sosial, keamanan, dan lingkungan sebesar 10,8 persen; politik dan hukum 7,6 persen; pendidikan 5,3 persen; pertanian 3,2 persen; serta bidang lainnya 1 persen.

"Isu yang kemudian utama yang saat ini berkembang dan dirasakan di masyarakat, pertama adalah kategori ekonomi 63,8 persen. Isu ekonomi masih menjadi isu yang dominan, dikeluhkan, dirasakan masyarakat menjadi isu yang utama menjadi PR oleh pemerintah," kata dia dalam rilis survei survei daring, Sabtu (21/2/2026).

1. Sulit cari pekerjaan, kemiskinan, hingga mahalnya bahan pokok

Direktur Indekstat, Ali Mahmudin (Tangkapan layar YouTube Indekstat)

Ali menjelaskan, jika dirinci lebih lanjut, masalah ekonomi yang paling meresahkan publik ialah mengenai sulitnya mencari pekerjaan dan banyaknya pengangguran sebesar 19,7 persen. Isu ekonomi lainnya terkait dengan angka kemiskinan dan tidak stabilnya kondisi ekonomi dengan 19,6 persen; serta mahalnya harga kebutuhan pokok seperti BBM dan sembako 15,2 persen.

Sedangkan pada isu sosial, keamanan, dan lingkungan, masalah yang paling diresahkan publik ialah kurang meratanya bantuan sosial. Lalu berkaitan isu politik dan hukum, publik mengeluhkan tingginya angka korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Ini menjadi landscape awal terkait dengan isu dan permasalahan yang kemudian dihadapi oleh masyarakat di Indonesia," ucap Ali.

2. Kementerian Keuangan dan Menkeu Purbaya dianggap kinerja paling baik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (IDN Times/Yosafat Diva Bayu).

Survei ini juga merekam fenomena terkait persepsi masyarakat terhadap tingkat kinerja kementerian/lembaga dan menteri. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap publik jadi kementerian dengan kinerja paling baik. Angka persepsi positif masyarakat ini mencapai 36,3 persen.

Kinerja kementerian/lembaga lainnya berada di bawah 5 persen, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4,9 persen; Kementerian Pertanian 4,4 persen; Kemendikdasmen 3,5 persen; Kementerian Kesehatan 3,3 persen; Kementerian Pertahanan 2,1 persen; Kementerian Sosial 1,7 persen; Kemenpora 1,4 persen; Kemenko Perekonomian 1,3 persen; TNI 1,1 persen; Kejaksaan 1 persen; Badan Gizi Nasional 0,2 persen; lainnya 6,7 persen; dan tidak tahu 30,6 persen.

Sejalan dengan raihan kementerian/lembaga, menteri dengan tingkat kinerja paling baik di mata publik ialah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa 45,4 persen. Lalu diikuti Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman 4 persen; Mendikdasmen, Abdul Mu'ti 3 persen; Menpora, Erick Thohir 1,3 persen; Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin 1,2 persen; Nasaruddin Umar 1 persen; Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin 1 persen; Menko Infra, Agus Harimurti Yudhoyono 0,7 persen; Menko Perekonomian, dan Airlangga Hartarto 0,6 persen.

3. Survei digelar pada Januari 2026

Ilustrasi survei. (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Adapun survei ini diselenggarakan pada 11 sampai 25 Januari 2026. Dengan populasi survei WNI berdomisili di Indonesia dengan syarat usia minimal 17 tahun ke atas serta memiliki hak pilih ketika Pemilu 2029. Jumlah responden pada survei ini adalah 1.200 responden ditentukan secara proporsional dan proporsi imbang antara responden laki-laki dan perempuan.

Metode penentuan sampel menggunakan metode multistage random sampling, margin of error sekitar 2,9 persen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tatap muka (face to face).