Tarif Resiprokal AS Berisiko Tahan Laju Pertumbuhan Ekonomi RI
- Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia karena meningkatkan hambatan perdagangan dan melemahkan permintaan eksternal.
- Kebijakan ini dapat menekan ekspor, mengganggu rantai pasok global, serta membuat investor menunda ekspansi akibat meningkatnya ketidakpastian dan tekanan terhadap penanaman modal asing.
- Meski ada peluang negosiasi dagang baru dan potensi investasi dari AS, dampaknya masih terbatas tanpa reformasi struktural seperti kemudahan perizinan, kepastian regulasi, dan efisiensi logistik.
Jakarta, IDN Times - Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kebijakan tarif resiprokal berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Josua, secara garis besar kebijakan tersebut lebih berisiko menekan pertumbuhan ketimbang mendorong ekspansi.
Ia menjelaskan, dampak tersebut berasal dari pelemahan ekspor akibat menurunnya permintaan global.
"Kalau implementasinya dominan memang akan bisa meningkatkan hambatan perdagangan. Karena dampak utamanya (tarif resiprokal) adalah berkaitan dengan lemahnya permintaan eksternal," ungkap Josua dalam Media Briefing Virtual Economic Review, Jumat (20/2/2026).
1. Sederet dampak negatif berpotensi terjadi
Josua mengatakan kebijakan tersebut juga berpotensi mengganggu rantai pasok serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Meningkatnya ketidakpastian itu, lanjut Josua, dapat memengaruhi keputusan investasi.
Investor cenderung menahan ekspansi ketika prospek perdagangan global tidak menentu. Hal ini tercermin dari realisasi penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI) yang menghadapi tekanan di tengah dinamika global.
Tak hanya itu, harga komoditas perdagangan juga berisiko tertekan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja ekspor Indonesia.
2. Ada peluang dari perjanjian dagang
Meski demikian, Josua melihat tetap ada peluang positif apabila kebijakan tersebut dimanfaatkan sebagai alat negosiasi untuk memperluas akses pasar. Sejumlah perjanjian dagang yang berhasil diselesaikan pemerintah yakni, perjanjian dagang seperti Indonesia–Uni Eropa CEPA dengan Uni Eropa serta Indonesia–Kanada CEPA dengan Kanada.
Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat perjanjian tersebut masih terbatas pada komoditas dan subsektor tertentu, sehingga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat relatif terbatas dalam jangka pendek.
3. Ada peluang peningkatan investasi AS tapi masih kondisional
Di sisi lain, terdapat potensi peningkatan investasi dari Amerika Serikat ke Indonesia, terutama di sektor manufaktur dan logistik. Akan tetapi, peluang ini bersifat kondisional. Menurut Josua, investor baru akan merespons positif apabila diiringi dengan reformasi struktural yang menyeluruh, seperti kemudahan perizinan, kepastian regulasi, insentif yang tepat sasaran, ketersediaan energi, pengembangan kawasan industri yang kompetitif, serta efisiensi konektivitas logistik.
Karena investor baru ataupun new investor ini pun juga akan meresponnya secara positif, apabila tadi disertai dengan perbaikan yang menyeluruh, pada kemudahan perizinan, kepastian regulasi, insentif yang tepat sasaran, ketersediaan energi, juga kawasan industri yang kompetitif, konektivitas dari sisi logistik yang efisien.
"Jadi tanpa persyarat itu, sekalipun memang ada negosiasi ini, saya pikir investasi dari US ke domestik kita pun juga mungkin akan bersyarat (terbatas) juga," tegasnya.
