Survei Minyak Bumi Global: Indonesia Kurang Diminati Investor

Para responden diberikan beberapa indikator Indeks Persepsi Kebijakan (PPI) yang mereka gunakan untuk menilai masing-masing yurisdiksi. Di antara indikator-indikator tersebut antara lain adalah kebijakan fiskal, pajak, ketidakpastian mengenai administrasi, kualitas infrastruktur, hambatan dagang dan stabilitas politik.

Fraser Institute membagi penilaian berdasarkan indikator-indikator itu ke dalam tiga kategori. Pertama, apakah indikator tersebut mencegah investor secara halus untuk melakukan investasi. Kedua, indikator itu secara kuat mencegah para investor untuk menanamkan modal di yurisdiksi itu. Ketiga, indikator tersebut membuat mereka sama sekali tidak mau berinvestasi.

Ada 11 yurisdiksi dengan cadangan minyak bumi terbesar di mana Indonesia merupakan salah satunya. Yurisdiksi lain masuk ke dalam kategori ini adalah Rusia, Irak, Libya serta Venezuela. Berdasarkan kategori ini, Texas dianggap sebagai yurisdiksi paling menarik bagi investor. Di belakang Texas ada Rusia, Alberta (Kanada), Mesir, dan Mozambique.

Sementara itu, Nigeria, Indonesia, Irak dan Libya menjadi lima yurisdiksi terbawah. Venezuela sendiri menjadi yurisdiksi yang paling tidak diminati oleh investor. Hasil PPI Venezuela merupakan yang terburuk di dunia di mana negara tersebut mendapatkan nilai sangat rendah dalam tujuh tahun terakhir.

Sedangkan Amerika Serikat mendominasi dengan sembilan yurisdiksi yang dinilai paling menarik. Selain Texas yang dua kali berturut-turut menempati urutan pertama, ada juga Oklahoma, Kansas, Wyoming, North Dakota, Alabama, Montana serta Louisana.

Jika jumlah cadangan minyak bumi tak dijadikan pertimbangan, para responden menilai ada 10 yurisdiksi dengan hambatan investasi terbesar yang membuat mereka berat untuk melakukan investasi. Venezuela tetap menempati posisi pertama sebagai yurisdiksi yang paling tak diminati.

Posisi berikutnya secara berurutan adalah Yaman, Tasmania (Australia), Victoria (Australia), Libya, Irak, Ekuador, New South Wales (Australia), Bolivia, dan terakhir Indonesia. Dengan kata lain, di antara 10 negara yang paling tidak menarik ini, Indonesia masih menempati posisi terbaik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri mengakui bahwa jumlah investasi migas di Indonesia memang masih rendah. Menurut kementerian, target investasi migas pada 2018 sebesar US$14,3 miliar. Hanya saja, sampai Maret 2018, baru 17 persen yang mencapai target dan ini jauh dari harapan.

Skor PPI Indonesia sendiri meningkat pada tahun 2018 dibandingkan setahun sebelumnya. Secara keseluruhan, Indonesia menempati peringkat 71 dari 80 yurisdiksi. Pada 2017, ketika ada 97 yurisdiksi yang diteliti, Indonesia berada di posisi 92. Persoalan terbesar Indonesia, menurut para responden, berada di regulasi.

Salah satu testimoni menyebut,"Indonesia secara reguler mengganti-ganti kebijakan di level pemerintah dan kementerian terkait industri minyak dan gas, yang mana ini mencegah investasi. Aksi-aksi terbaru berhubungan dengan penandatangan bonus ekstensi PSC (cost recovery) adalah salah satu contohnya."

"Sistem PSC Indonesia dirancang dengan sangat buruk dan ini tak menarik bagi investor," kata responden. "Proses regulasi tidak tentu dan bias," bunyi testimoni lainnya. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar berkata pihaknya berkomitmen menarik investor dengan memangkas 182 aturan. Di antara aturan-aturan itu, dua contohnya adalah soal rezim fiskal di mana ada perubahan dari cost recovery menjadi gross split.

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), mengatakan digantinya skema cost recovery yang sudah digunakan selama lebih dari 10 tahun dengan gross split itu tidak dilakukan dengan tepat. Penggantian ini, menurut Fabby, dilakukan "secara tiba-tiba" dan "tidak didukung dengan kajian yang memadai".

"Belum tentu gross split itu dianggap menguntungkan bagi investor. Perlu ada studi yang lebih dalam dan konsultasi yang lebih intens sebelum tiba-tiba regulasinya diganti," ujarnya. "Investor tidak mau atau enggan masuk atau melakukan eksplorasi karena menganggap policy dan regulasinya tidak menarik, jadi mereka maintain untuk produksi sekarang saja."

"Karena eksplorasi sampai produksi memakan waktu tujuh sampai 10 tahun. Persiapan bisa dua sampai tiga tahun, eksplorasi bisa tiga sampai lima tahun, baru kemudian proses produksi. Jadi tujuh sampai 10 tahun itu investor butuh kepastian. Kalau dia masuk hari ini, 10 tahun lagi mau produksi, kebijakannya konsisten gak?"