Taiwan Hapus Seluruh Pembatasan Impor Makanan dari Jepang

Kementerian Kesehatan Taiwan resmi mengumumkan pencabutan semua pembatasan impor terhadap makanan dari seluruh wilayah Jepang, termasuk lima prefektur terdampak nuklir Fukushima seperti Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma, dan Chiba. Keputusan tersebut langsung diberlakukan efektif pada Jum'at (21/11/2025). Tidak ada lagi persyaratan laporan uji radiasi atau dokumen asal-usul untuk semua produk makanan Jepang yang masuk ke Taiwan.​

Menteri Pertanian Jepang, Norikazu Suzuki, menyambut baik langkah Taiwan itu.

"Kebijakan terbaru ini akan menjadi dorongan besar bagi daerah-daerah yang terkena bencana pada 2011," kata Suzuki, dilansir Nippon.

Pemerintah Taiwan menyatakan bahwa konsultasi publik soal pelonggaran aturan ini dilakukan sebelum pengumuman resmi dan tidak ditemukan keberatan dari publik.​

“Langkah ini mengembalikan prosedur pengelolaan keamanan makanan dari Jepang ke kondisi normal,” ujar Direktur Badan Pengawasan Obat dan Makanan Taiwan.

Larangan impor makanan diberlakukan pemerintah Taiwan tak lama setelah bencana gempa bumi dan tsunami yang menyebabkan krisis nuklir Fukushima pada Maret 2011. Lima wilayah utama di sekitar pusat bencana langsung masuk daftar larangan penuh.

Pemerintah kemudian secara bertahap mencabut sebagian larangan mulai tahun 2022 dan 2024, dengan tetap mengharuskan uji radiasi dan sertifikat asal usul untuk produk dari wilayah tersebut.​

“Sejak 2011 hingga 2025, dari total 263.349 batch makanan Jepang yang diperiksa, tidak ada satu pun yang melebihi standar keamanan pangan Taiwan,” kata Menteri Kesehatan Taiwan, Shih Chung-liang, dilansir Focus Taiwan.

Setelah evaluasi berbasis data ilmiah dan masukan publik, Taiwan memutuskan untuk menghapus semua aturan khusus pada akhir 2025.

Sebelum kebijakan terbaru ini, hanya beberapa negara seperti China, Hong Kong, Makau, Rusia, dan Korea Selatan yang masih memberlakukan pembatasan serupa pada produk makanan Jepang.​

Pengumuman Taiwan berlangsung di tengah ketegangan diplomatik antara Jepang dan China terkait pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, di parlemen pada awal November 2025 soal potensi respons militer Jepang jika terjadi serangan China atas Taiwan. China pun menanggapi dengan memberhentikan seluruh impor makanan laut dari Jepang mulai Rabu (19/11/2025).​

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, menunjukkan dukungan pada Jepang dengan membagikan foto dirinya memakan sushi Jepang di media sosial sehari sebelum pengumuman pencabutan larangan.

Keputusan Taiwan dilihat sebagai langkah diplomatik yang menegaskan solidaritas dengan Jepang di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan politik dari China.