Tak Peduli Ada Kementerian Baru, Apindo: yang Penting Esensinya

04 Sep 2019, 20:00 WIB

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Jakarta, IDN Times – Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono enggan menanggapi kabar perubahan nomenklatur lembaga pemerintahan untuk periode 2019-2024. Presiden Joko Widodo akan mengubah Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi.

Sementara sektor perdagangan akan dibagi menjadi dua yaitu perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Untuk perdagangan luar negeri rencananya akan dipindahkan di bawah Kementeriam Luar Negeri (Kemenlu).

“Kita belum tahu perubahan nomenklatur seperti apa. Semua punya pandangan dan alasan sendiri. Bagi saya perubahan itu oke-oke saja dengan tujuan dan esensinya bukan di situ. Tapi so what setelah itu?” kata Sutrisno di sebuah diskusi di Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (4/9).

1. Apindo menilai yang penting adalah esensinya

IDN Times / Shemi

Bagi Sutrisno bukan soal perubahan nomenklatur kementerian yang penting, tapi esensi untuk meningkatkan invetasi dalam negeri. “Sektor penting yang diarahkan di tingkat internasional harus dipilih. Sektor yang bisa menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah,” ujarnya.

2. Jangan asal ubah nomenklatur, awas ada bahaya ego sektoral

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Sutrisno juga mengingatkan Jokowi untuk hati-hati mengubah nomenklatur lembaga pemerintahan. Salah ubah, bisa muncul ego sektoral antar lembaga dan membuat tidak akur.

“Misal kalau kemudian perdagangan internasional di Perindustrian masih oke tapi kalau ditempelkan di Kemenlu, itu ada pemisahan. Gak mungkin produksi dalam negeri, yang ada ego sektoral dan gak akur. Kalau diubah harusnya dalam konteks value chain, jangan ditaruh di Kemenlu, nyambung dalam negeri gak bisa,” jelasnya.

3. Awal mula rencana Jokowi sebut perubahan nomenklatur

IDN Times/Tunggul Kumoro

Agustus lalu, Jokowi mengungkapkan akan ada perubahan nomenklatur kementerian dalam pemerintahan periode keduanya yang dimulai Oktober mendatang. Dia mengatakan, ada kementerian yang digabung dan adapula kementerian baru. Sayangnya ia belum bersedia menjelaskan secara rinci kebijakannya itu.

“Ada (perubahan nomenklatur). Ada yang digabung. Ada yang baru,” kata Jokowi di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (14/8).