Tarif KRL Diusulkan Naik dari Rp3 Ribu Jadi Rp5 Ribu pada 1 April

13 Jan 2022, 08:27 WIB

Suasana KRL jurusan Tanah Abang-Parung Panjang, Jumat (10/7/2020) (IDN Times/Herka Yanis).

Jakarta, IDN Times - Tarif kereta rel listrik (KRL) diusulkan naik dari Rp3 ribu menjadi Rp5 ribu per 1 April 2022. Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Arif Anwar, mengatakan pihaknya tengah mengkaji hal itu.

Arif menerangkan usulan kenaikan tarif KRL merupakan hasil survei pemerintah pada kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api perkotaan.

"Kita akan usulkan penyesuaian tarif kurang lebih Rp2 ribu pada 25 km pertama. Jadi kalau yang semula sebesar Rp3 ribu untuk 25 km, ini jadi Rp5 ribu. Ini masih didiskusikan," kata Arif dalam diskusi secara daring, Rabu (12/1/2022).

1. Tarif 25 km pertama naik menjadi Rp5 ribu

ilustrasi naik KRL dari Jakarta ke Stasiun Cikarang (IDN Times/Herka Yanis)

Kemudian, Arif menyampaikan, tarif KRL diusulkan naik Rp2 ribu atau menjadi Rp5 ribu untuk perjalanan 25 kilometer pertama. Sedangkan, untuk 10 kilometer berikutnya tetap dikenakan tambahan tarif Rp1.000.

"Kami sampaikan gambaran umum kegiatan kami, kereta api ini sangat diperlukan masyarakat. Khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah, maka konsekuensinya tarif harus sesuai dengan kemauan dan kemampuan masyarakat," ujar Arif.

2. Kenaikan tarif disesuaikan dengan kemampuan membayar warga Jabodetabek

Ilustrasi Gerbong KRL (Instagram.com/@ariefwismansyah)

Arif menuturkan, kenaikan tarif KRL ini juga disesuaikan dengan kemampuan masyarakat di Jabodetabek. Dia menambahkan, dari hasil survei rata-rata kemampuan membayar masyarakat untuk biaya penggunaan KRL sebesar Rp8.486. Sementara kesediaan membayar masyarakat pada moda KRL sebesar Rp4.625.

"Tingkat inflasi tentunya berpengaruh kepada pengoperasian KRL Jabodebtebk, peningkatan anggaran kebutuhan kewajiban pelayanan publik juga naik, naik dari tahun ke tahun. Kita juga melihat bahwa kenaikan UMP juga sudah beberapa kali, kenaikan ini juga jadi latar belakang perlunya ada penyesuan tarif," jelas dia.

3. Total responden survei pemerintah sebanyak 6.841 orang

Ilustrasi mobilitas masyarakat selama PPKM (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Dalam survei, total responden semua lintas (Bogor, Bekasi, Serpong dan Tanggerang) adalah 6.841 orang. Ini terdiri dari responden pria 51 persen atau sebanyak 3.577 orang dan perempuan 49 persen atau sebanyak 3.364 orang.

Sementara komposisi responden adalah pekerja sebesar 53 persen, produktif lain (sektor informal) 23 persen, serta pengguna untuk wisata dan rekreasi sebanyak 8 persen, dan 18 persen untuk keperluan lain.