Tarif Trump 2.0 Kian Rumit, Putusan MA AS Bisa Ubah Arah

Versi “dasar” tariff book untuk 2026 yang baru dirilis mencatat lebih dari 4.500 halaman. Angka ini meningkat lebih dari 100 halaman dibanding tahun lalu dan melonjak sekitar 800 halaman dibandingkan 2017, tahun pertama Trump menjabat sebagai presiden.

Dokumen ini menjadi tolok ukur utama kompleksitas tarif karena berisi rincian kewajiban pembayaran pemerintah bagi setiap jenis barang impor. Bertambahnya halaman mencerminkan semakin banyaknya kategori, pengecualian, dan aturan tambahan yang harus dipahami pelaku usaha.

Kompleksitas tersebut hadir di tengah ketidakpastian hukum. Mahkamah Agung AS tengah mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tarif Trump dapat dinyatakan sah secara hukum. Putusan yang diperkirakan keluar dalam waktu dekat ini sudah menimbulkan risiko bagi pasar dan dunia usaha. Selain itu, beban tarif bagi konsumen juga meningkat. Yale Budget Lab menghitung tarif rata-rata yang kini ditanggung konsumen berada di level 16,8 persen.

Menurut Scott Lincicome, wakil presiden di Departemen Studi Kebijakan Perdagangan Cato Institute, kompleksitas tarif AS telah melonjak drastis dalam beberapa tahun terakhir.

Ia menemukan bahwa saat ini terdapat 17 kebijakan tarif berbeda yang berlaku atas impor utama AS, naik tajam dari hanya tiga kebijakan pada 2017. “Menavigasi sistem tarif AS telah berubah dari yang relatif mudah menjadi sangat membingungkan.” ujar Lincicome, dilansir Yahoo Finance. Ia menambahkan bahwa beban ekonomi bagi dunia usaha dari kompleksitas ini “kemungkinan besar sangat besar.”

Sebagian besar perubahan terbaru terkonsentrasi di Bab 99 tariff book, yang dimulai di halaman 3.320. Bab ini berfokus pada “temporary modifications established pursuant to trade legislation,” atau perubahan sementara berdasarkan undang-undang perdagangan. Artinya, banyak aturan tersebut berasal dari rangkaian kebijakan eksekutif Trump sepanjang tahun lalu. Beragam barang—mulai dari ignition coil hingga hydraulic backhoe—dicantumkan secara rinci, masing-masing dengan nomor statistik yang menentukan besaran tarif berbeda.

Menurut Lincicome, biaya membayar tarif memang signifikan, tetapi ada beban lain yang sering luput dari perhatian. “Namun yang jarang dibahas adalah beban regulasi yang setidaknya sama besarnya,” katanya.

Di balik seluruh kerumitan tersebut, Mahkamah Agung AS tengah mengkaji legalitas penggunaan kewenangan darurat oleh Trump untuk menerapkan tarif. Kasus ini dikenal sebagai Learning Resources, Inc. v. Trump dan berpusat pada Undang-Undang International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tahun 1977.

UU tersebut memberi presiden kewenangan menyatakan keadaan darurat ekonomi, tetapi tidak secara eksplisit menyebut tarif sebagai instrumen kebijakan. Nilai yang dipertaruhkan tidak kecil. Pemerintah AS telah mengumpulkan lebih dari 200 miliar dolar AS bea masuk sejak awal 2025, dan Tax Foundation memperkirakan sekitar 55 persen berasal dari tarif yang legalitasnya kini dipertanyakan.

Terlepas dari putusan nanti, sebagian tarif dipastikan tetap berlaku. Tarif sektor seperti baja, otomotif, furnitur, dan kayu—yang didasarkan pada undang-undang lain—tidak termasuk dalam gugatan dan mencakup sekitar 45 persen pendapatan tarif tahun lalu.

Jika Mahkamah Agung AS memutuskan melawan Trump, ratusan entri dalam tariff book harus direvisi dengan cepat. Sepanjang 2025 saja, dokumen ini sudah mengalami lebih dari 30 kali perubahan. Tim Trump juga menyatakan siap mengganti tarif menyeluruh yang dibatalkan pengadilan.

Selain tarif Trump 2.0 kian rumit, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat juga berpotensi memicu pengembalian dana miliaran dolar kepada perusahaan. Banyak pelaku usaha sudah bersiap sejak argumen sidang pada November lalu, meski hasilnya belum pasti.

Costco menjadi sorotan setelah menggugat pemerintah AS lebih awal untuk memastikan hak pengembalian dana jika tarif dinyatakan ilegal. Namun, para pengamat menilai prosesnya tidak akan mudah. Henrietta Treyz dari Veda Partners memperingatkan kliennya soal potensi kekacauan administratif.

“Antrean pengembalian dana akan panjang, melibatkan banyak gugatan hukum, dan kecil kemungkinan menghasilkan satu pembayaran besar yang cepat bagi bisnis domestik, bahkan jika Mahkamah Agung membatalkannya,” tulis Treyz.