Trump Keluarkan AS dari 66 Organisasi Internasional, Terbanyak di PBB
- AS mundur dari sejumlah badan PBB dan diplomasi iklim, termasuk IPCC dan UNFCCC 1992.
- Kekhawatiran lingkungan dan kritik dari kelompok sipil terhadap keputusan Trump.
- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membela keputusan tersebut demi kedaulatan nasional.
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandatangani memo presiden yang memerintahkan penarikan AS dari 66 organisasi internasional, termasuk puluhan badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Gedung Putih menyebut langkah ini diambil karena organisasi-organisasi tersebut dinilai tidak lagi melayani kepentingan nasional Amerika Serikat.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis, Gedung Putih menjelaskan keputusan tersebut mencakup penarikan AS dari 31 entitas PBB serta 35 organisasi internasional non-PBB. Seluruh lembaga itu dianggap beroperasi bertentangan dengan kepentingan nasional, keamanan, kemakmuran ekonomi, atau kedaulatan Amerika Serikat.
Melalui memo presiden, Trump juga menginstruksikan seluruh lembaga pemerintah AS untuk menghentikan partisipasi dan pendanaan terhadap organisasi-organisasi yang tercantum dalam proklamasi tersebut. Langkah ini menandai eskalasi terbaru dari sikap skeptis Trump dan sekutunya terhadap multilateralisme serta lembaga internasional, yang telah menjadi ciri kebijakan luar negeri pemerintahannya sejak periode sebelumnya.
1. AS mundur dari sejumlah badan PBB dan diplomasi iklim
Salah satu dampak paling signifikan dari kebijakan ini adalah penarikan Amerika Serikat dari berbagai kerangka kerja iklim global, termasuk Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) dan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) 1992.
UNFCCC merupakan perjanjian internasional yang menetapkan tujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer serta mewajibkan negara anggota melaporkan inventaris emisi secara berkala. Kerangka tersebut juga menjadi dasar lahirnya Perjanjian Paris, kesepakatan global untuk menekan emisi karbon.
Trump sebelumnya telah mengarahkan AS keluar dari Perjanjian Paris, dengan penarikan resmi dijadwalkan berlaku efektif pada akhir bulan ini.
Kebijakan luar negeri tersebut sejalan dengan arah kebijakan domestik pemerintahannya, di mana sejumlah lembaga regulator federal tengah menulis ulang aturan lingkungan yang sebelumnya membatasi emisi dan polusi dari produksi serta konsumsi bahan bakar fosil.
2. Kekhawatiran lingkungan dan kritik dari kelompok sipil
Kelompok lingkungan memperingatkan penarikan AS dari berbagai forum internasional akan membuat negara itu kehilangan pengaruh dalam pengambilan keputusan global terkait perubahan iklim dan transisi energi.
Presiden Natural Resources Defense Council (NRDC), Manish Bapna, menilai langkah Trump justru merugikan kepentingan jangka panjang Amerika Serikat.
“Bukan hanya kontraproduktif membiarkan negara lain menetapkan aturan global menuju transisi energi bersih, tetapi juga berarti melewatkan peluang investasi bernilai triliunan dolar, penciptaan lapangan kerja, biaya energi yang lebih rendah, serta pasar baru bagi teknologi bersih Amerika,” kata Bapna, dikutip dari Asia One, Kamis (8/1/2026).
Hingga kini, juru bicara PBB menyatakan belum memberikan komentar resmi dan masih menunggu rincian lebih lanjut terkait keputusan pemerintah AS.
3. Demi kedaulatan nasional
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membela keputusan tersebut dengan menyebut banyak organisasi internasional telah bekerja untuk melemahkan kedaulatan Amerika Serikat.
“Tidak dapat diterima lagi mengirimkan darah, keringat, dan harta rakyat Amerika ke lembaga-lembaga ini dengan hasil yang nyaris tidak ada,” ujar Rubio dalam pernyataan tertulis.
“Era miliaran dolar uang pembayar pajak mengalir ke kepentingan asing dengan mengorbankan rakyat kita telah berakhir,” lanjutnya.
Lembar fakta Gedung Putih tidak merinci besaran dana yang terdampak oleh penarikan tersebut. Namun, keputusan ini muncul hanya sekitar sepekan setelah PBB menyetujui pemangkasan anggaran sebesar 7 persen, di tengah krisis keuangan yang sebagian besar dipicu oleh penolakan AS membayar iuran wajibnya.
Sebagai bagian dari penghematan, PBB memangkas sekitar 2.900 posisi dan melakukan efisiensi ekstrem, termasuk kebijakan simbolik tahun lalu untuk tidak lagi menyediakan tisu kertas di kamar mandi markas besarnya di New York.
.jpg)
