Tata Kelola Korporasi Jadi Kunci Tarik Investasi Asing RI

11 Mei 2026, 23:01 WIB

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. (Dok/Istimewa).

Intinya Sih

Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola korporasi sebagai fondasi utama menjaga kepercayaan investor dan stabilitas arus modal di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Berbagai reformasi struktural dilakukan untuk memperkuat ekonomi nasional, termasuk penyederhanaan perizinan, percepatan investasi, serta penguatan transaksi mata uang lokal.
Konsep keberlanjutan kini menjadi strategi daya saing baru dengan penerapan Standar Pengungkapan Keberlanjutan 1 dan 2 yang menuntut laporan transparan dan terukur bagi perusahaan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menegaskan penguatan tata kelola korporasi menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Langkah ini dinilai penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut arus modal yang stabil sangat bergantung pada tingkat kepercayaan investor terhadap kualitas tata kelola, baik di sektor pemerintah maupun korporasi.

“Kita memerlukan aliran modal yang konsisten baik dari pasar domestik maupun internasional dan aliran modal itu akan menarik pada saat terdapat tingkat kepercayaan terhadap kualitas tata kelola baik dari sisi pemerintah maupun korporasi,” tegasnya dalam Sosialisasi Annual Report Award 2025 di Jakarta, Senin (11/5/2026).

1. Reformasi struktural dipercepat

Ilustrasi cadangan devisa. (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah terus mendorong berbagai agenda reformasi struktural untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Fokus utama diarahkan pada peningkatan kemudahan berusaha dan efisiensi regulasi.

Sejumlah langkah yang ditempuh antara lain penyederhanaan perizinan berbasis risiko, percepatan penyelesaian hambatan investasi, hingga penguatan program strategis pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Di sektor keuangan juga terus dilakukan berbagai reformasi, baik di pasar modal maupun penguatan kerangka transaksi dalam mata uang lokal atau local currency transaction untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang asing,” ujar Ferry.

2. Tata kelola jadi fondasi kepercayaan investor

ilustrasi investor (freepik.com/jannoon028)

Ferry menegaskan, seluruh agenda reformasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Menurutnya, tata kelola korporasi yang baik tidak hanya berdampak pada kinerja perusahaan, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Perusahaan dengan tata kelola yang kuat dinilai mampu meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas pasar modal, serta memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

“Tata kelola korporasi bukan hanya memiliki aspek mikro, tetapi juga aspek makro terhadap perekonomian,” katanya.

3. Risiko lemahnya tata kelola

Ilustrasi tabungan (Pexels/Tima Miroshnichenko)

Di sisi lain, pemerintah mengingatkan lemahnya tata kelola dapat menimbulkan berbagai risiko serius. Mulai dari kurangnya keterbukaan informasi, lemahnya pengawasan internal, hingga praktik bisnis yang tidak akuntabel.

Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan pasar dan meningkatkan biaya ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Karena itu, penguatan tata kelola dipandang sebagai agenda lintas sektor yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Komite Nasional Kebijakan Governansi, sektor BUMN, BUMD, dan dunia usaha swasta.

“Kami di Kemenko siap bersinergi untuk memastikan adanya keselarasan kebijakan di sektor keuangan, kebijakan BUMN dan BUMD, serta kerangka regulasi bagi sektor swasta agar semuanya bergerak ke arah yang sama, yaitu menjadikan tata kelola sebagai sumber keunggulan kompetitif Indonesia,” ujar Ferry.

4. Keberlanjutan jadi strategi daya saing baru

Ketua Umum KNKG, Mardiasmo. (Dok/Istimewa).

Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), Mardiasmo, menegaskan konsep keberlanjutan atau sustainability kini telah mengalami perubahan besar dalam dunia bisnis.

Menurut dia, keberlanjutan tidak lagi sekadar program tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan sudah menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing organisasi di tingkat nasional maupun global.

“Kita menyadari bahwa deklarasi komitmen saja tidak cukup. Kepercayaan publik harus dibangun di atas fondasi keterbukaan dan integritas,” ujar Mardiasmo.

Ia menjelaskan, pada 2026 akan mulai diberlakukan dua standar baru, yakni Standar Pengungkapan Keberlanjutan (SPK) 1 dan SPK 2. Regulasi ini menuntut perusahaan menyampaikan laporan keberlanjutan yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan aturan tersebut, laporan keberlanjutan tidak lagi hanya bersifat naratif, tetapi harus berbasis data yang jelas dan bisa diverifikasi.

“Sustainability report tidak lagi dipandang sebagai beban administrasi, melainkan instrumen strategis untuk memitigasi risiko greenwashing serta meningkatkan kepercayaan investor,” kata dia.