Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Ruang APBN Terbatas, Investasi Swasta-BUMN Jadi Tumpuan Ekonomi

ilustrasi investasi (IDN Times/Sukma Shakti)
ilustrasi investasi (IDN Times/Sukma Shakti)
Intinya sih...
  • Peran sektor swasta dan BUMN dibutuhkan untuk genjot pertumbuhan ekonomi 8 persen
  • Kemampuan fiskal makin terbatas untuk biayai investasi
  • Realisasi investasi Januari-September tembus Rp1.434,3 Triliun
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam beberapa tahun ke depan. Namun, terbatasnya ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat peran investasi baik dari sektor swasta maupun BUMN menjadi semakin krusial untuk mendorong pertumbuhan tersebut.

Ekonom Sunarsip menjelaskan, porsi anggaran pemerintah saat ini sebagian besar telah terserap untuk kebutuhan dasar masyarakat dan pembayaran utang. Akibatnya, hanya sebagian kecil APBN yang dapat digunakan untuk belanja pembangunan dan investasi langsung.

“Kalau kita lihat, hari ini sekitar 70 persen dari APBN habis untuk kebutuhan dasar masyarakat. Kemudian, sekitar 20 persen lagi digunakan untuk membayar utang. Jadi, total 90 persen APBN sudah terserap. Hanya tersisa 10 persen yang menjadi ruang diskresi pemerintah untuk investasi,” kata dia dalam Forum Diskusi Capaian Satu Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih di Bidang Perekonomian, Senin (20/10/2025)

1. Peran sektor swasta dan BUMN dibutuhkan untuk genjot pertumbuhan ekonomi 8 persen

WhatsApp Image 2025-10-20 at 17.08.43.jpeg
Capaian Saru Tahun Kinerja Kabinet Merah Putih. (IDN Times/Triyan).

Ia menambahkan, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, diperlukan investasi dalam skala besar, yang tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Oleh karena itu, peran sektor swasta dan BUMN harus ditingkatkan secara signifikan.

“Target pertumbuhan 8 persen yang menjadi perhatian Pak Prabowo membutuhkan investasi yang sangat besar, dan itu tidak mungkin ditopang hanya oleh APBN. Swasta dan BUMN harus dilibatkan secara aktif,” ujarnya.

Namun, ia menggarisbawahi tantangan utama dalam mendorong partisipasi dunia usaha terletak pada aspek kepastian hukum. Banyak pelaku usaha, termasuk korporasi besar maupun pelaku UMKM, masih ragu untuk mengambil risiko investasi jika tidak ada jaminan perlindungan hukum yang jelas.

“Pertanyaannya, kalau tidak ada kepastian hukum bagi para pelaku usaha, apakah mereka berani mengambil risiko? Bagaimana jika di kemudian hari mereka merugi, lalu dianggap melakukan pelanggaran, bahkan dituduh korupsi? Apakah mereka masih berani?” tanyanya.

2. Kemampuan fiskal makin terbatas untuk biayai investasi

Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)
Ilustrasi APBN (IDN Times/Arief Rahmat)

Dengan demikian, ia menilai reformasi hukum dan penegakan hukum yang adil menjadi syarat mutlak untuk mendorong partisipasi sektor nonpemerintah dalam pembiayaan pembangunan nasional.

“Ini isu serius. Kepastian hukum untuk pelaku usaha harus diwujudkan. Ini butuh komitmen politik dari pimpinan negara, pemerintah, dan seluruh aparat penegak hukum,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia mendorong pemanfaatan instrumen investasi alternatif seperti melalui Danantara untuk menjembatani kebutuhan investasi nasional.

Dengan APBN yang semakin terbatas, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan tidak bisa lagi bergantung pada belanja pemerintah semata. Keberhasilan mencapai target ambisius 8 persen akan sangat ditentukan oleh keberanian investor, dukungan regulasi, dan kemauan politik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

3. Realisasi investasi Januari-September tembus Rp1.434,3 Triliun

ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)
ilustrasi APBN (IDN Times/Aditya Pratama)

Kementerian Investasi mencatat, realisasi investasi pada periode Januari–September 2025 telah mencapai Rp1.434,3 triliun, meningkat 13,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini setara dengan 75,3 persen dari target 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun, sehingga masih dibutuhkan investasi sebesar Rp471,3 triliun untuk direalisasikan dalam tiga bulan terakhir tahun ini.

Menteri Investasi /Kepala BKPM Rosan P Roeslani menjelaskan, realisasi investasi nasional sepanjang Januari hingga September 2025 telah berjalan sesuai dengan rencana. Kondisi global yang sempat memanas di awal tahun pun kini mulai mereda, menciptakan iklim investasi yang lebih positif.

“Ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Alhamdulillah, walaupun di awal tahun tensi global cukup meningkat, kini kondisinya mulai membaik,” ungkap Rosan dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal III, Jumat (17/10).

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Jujuk Ernawati
EditorJujuk Ernawati
Follow Us

Latest in Business

See More

Waskita Karya Garap Proyek Air Baku Bendungan Karian Senilai Rp942 M

20 Okt 2025, 19:47 WIBBusiness