Jokowi Minta Menterinya Permudah Orang Berbisnis di Indonesia
Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 11 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo meminta para menterinya fokus meningkatkan peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) di Indonesia. Jokowi bahkan memasang target agar peringkat EODB Indonesia bisa menembus peringkat ke-40.
"Kita tahu posisi kita diperingkat 73 meskipun kalau kita lihat dari 2014 berada pada posisi di 120, sebuah lompatan yang baik. Tapi saya minta agar kita berada pada posisi di 40," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
1. Jokowi minta peringkat EODB ditingkatkan
Presiden Jokowi memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 11 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)Untuk mengakselerasi peringkat EODB, kata Jokowi, dia meminta para menteri fokus ke beberapa hal. Pertama, fokus memperbaiki indikator yang masih berada di posisi di atas 100 dan indikator yang naik peringkat.
"Ada 4 komponen yang berada pada peringkat di atas 100, starting a business ini peringkatnya masih di 140, dealing with construction permit masih di posisi 110, registering property ini justru naik ke 106, tolong dilihat lagi," ujar Jokowi.
"Kemudian trading across border ini juga stagnan di 116 tolong dilihat yang berhubungan dengan ini," lanjutnya.
2. Jokowi minta kemudahan dalam penanganan kepailitan diperbaiki
Ilustrasi (IDN Times/Sukma Shakti)Editor’s picks
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga minta agar kemudahan dalam mendapatkan kredit (getting credit) dan bidang penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) disebut Jokowi diperbaiki. Sebab, peringkat Indonesia pada indikator tersebut memburuk.
"Kemudian masalah yang berkaitan dengan resolving insolvency dari 36 ke 38, sudah 36 kok naik lagi ini berkaitan dengan kebangkrutan," ucapnya.
3. Jokowi minta Airlangga dan Bahlil terus monitor dan evaluasi investasi
Ilustrasi. (IDN Times/Arief Rahmat)Tak hanya itu, Jokowi juga meminta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membuat papan monitor dan evaluasi terkait investasi. Hal tersebut diminta Jokowi untuk mengawasi secara berkala guna bisa dilakukan perbaikan dari indikator-indikator tersebut.
"Masalah utama yang harus kita benahi adalah prosedur dan waktu yang harus disederhanakan. Prosedur yang ruwet dan waktu yang panjang sebagai contoh terkait waktu memulai usaha di negara kita membutuhkan 11 prosedur waktunya 13 hari," tutur Jokowi.
Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb
Baca Juga: Bahlil Siap Dicopot Jika RI Tidak Masuk Top 50 Indeks Kemudahan Bisnis
Berita Terkini Lainnya
