Thailand Sahkan Anggaran Rp1,8 Kuadriliun untuk Tahun Fiskal 2026
- Parlemen Dewan Perwakilan Thailand menyetujui anggaran tahun fiskal 2026 dengan 257 suara mendukung dari total 500 anggota.
- Anggaran akan berlaku mulai 1 Oktober 2025 setelah disetujui oleh Senat dan kerajaan.
- Kebutuhan akan anggaran besar untuk mendukung ekonomi yang menghadapi tantangan berat, seperti kenaikan tarif ekspor ke AS dan penurunan sektor pariwisata.
Jakarta, IDN Times - Parlemen Thailand menyetujui RUU Anggaran Tahunan sebesar 3,78 triliun baht (Rp1,8 kuadriliun), pada Jum'at (15/8/2025). Persetujuan ini terjadi dalam sidang penutup yang diadakan di Bangkok setelah melalui debat selama tiga hari.
Parlemen mengesahkan RUU Anggaran Tahun Fiskal 2026 dengan 257 suara mendukung dari total 500 anggota Dewan Perwakilan. Anggaran tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2025.
1. Proses pengesahan dan dukungan parlemen
Dewan Perwakilan Thailand mengadakan pemungutan suara final setelah sesi debat yang berlangsung selama tiga hari. Dari total 500 anggota, sebanyak 257 orang menyetujui anggaran yang diajukan pemerintah, sementara 230 menolak dan satu anggota memilih abstain.
Anggaran tahunan yang disusun oleh pemerintah Thailand akan diterapkan mulai tahun fiskal yang dimulai pada 1 Oktober 2025. Setelah disetujui, rancangan anggaran akan dikirimkan ke Senat untuk ditinjau lebih lanjut sebelum mendapatkan persetujuan kerajaan dan diterapkan secara resmi.
2. Alasan dan latar belakang anggaran
Pemerintah Thailand mengatakan kebutuhan akan anggaran besar tersebut demi mendukung ekonomi yang sedang menghadapi tantangan berat. Salah satu faktor utama adalah dampak kenaikan tarif ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan penurunan sektor pariwisata—dua sektor vital bagi pendapatan Thailand.
Dalam sidang yang diadakan selama tiga hari, para menteri menyampaikan bahwa anggaran ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional menghadapi tekanan eksternal dan mempercepat pemulihan ekonomi.
Fokus utama anggaran tahun fiskal 2026 meliputi program pemulihan sektor pariwisata, dukungan terhadap ekspor, serta peningkatan infrastruktur dan investasi publik.
“Diperlukan langkah-langkah tepat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan perlindungan bagi masyarakat rentan,” ujar pejabat pemerintah dalam sidang, dilansir Bloomberg.
3. Langkah selanjutnya dan proses finalisasi
Setelah persetujuan Dewan Perwakilan pada Jum'at (15/8/2025), rancangan anggaran akan dilanjutkan ke Senat untuk tahap peninjauan. Proses ini dijadwalkan berlangsung pada 25–26 Agustus 2025. Rancangan anggaran harus mendapatkan royal endorsement sebelum dapat diberlakukan secara efektif.
Sejumlah pihak menyoroti pentingnya waktu pelaksanaan anggaran agar dana segera dapat digunakan untuk mendukung program vital pemerintah.
“Semakin cepat dana dicairkan, semakin cepat ekonomi Thailand bisa pulih dari tekanan global,” jelas seorang senator, dikutip Xinhuanet.
