Tito Minta Pemda Ajak Kadin Kuatkan Ekosistem Usaha di Daerah

02 Des 2025, 11:33 WIB

Ridwan Aji Pitoko

Mendagri Tito Karnavian dalam Rapimnas Kadin 2025 (dok. Kemendagri)

Intinya sih...

Potensi daerah banyak yang belum dimaksimalkan
Kepala daerah mesti punya kemampuan berpikir seperti wirausaha
Pemda tidak hanya bisa andalkan pusat

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk secara aktif menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan produktif di daerah.

Menurut dia, kolaborasi antara Pemda dan Kadin merupakan kunci untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan membuka peluang bagi daerah untuk melaju lebih cepat.

“Bagi rekan-rekan kepala daerah saya sampaikan, yang enggak memiliki insting bisnis, sudahlah undang saja teman-teman pengusaha itu. Mereka tergabung dalam asosiasi, ada namanya Kadin, setiap kabupaten (punya perwakilan), undang saja Kadin-nya datang,” ujar Tito saat memberi materi dalam Rapimnas Kadin Indonesia 2025, dikutip Selasa (2/12/2025).

Tito juga menekankan pentingnya menghidupkan sektor swasta sebagai motor pertumbuhan daerah. Dia pun berharap dorongan tersebut mampu membuka ruang ekonomi baru sekaligus mengurangi ketergantungan daerah pada transfer pemerintah pusat.

1. Potensi daerah banyak yang belum dimaksimalkan

Pantai Kuwaru (Sumber: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta)

Lebih lanjut eks Kapolri itu menjelaskan, banyak daerah memiliki potensi besar di sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sumber daya alam. Namun, potensi tersebut belum optimal karena minimnya perspektif bisnis.

Padahal, Indonesia memiliki kekayaan alam dan demografi yang sangat besar sehingga peluang pengembangan usaha semakin terbuka jika dapat dikelola secara tepat.

“Potensi kelautan apalagi belum tereksplor, bukan main (kekayaannya), dan belum lagi kita memiliki sebetulnya juga sumber daya manusia nomor empat terbesar jumlah penduduk, dan 69 persen usia produktif 15-64 tahun. Jadi potensi yang sangat luar biasa Indonesia,” tutur Tito.

2. Kepala daerah mesti punya kemampuan berpikir seperti wirausaha

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10. (IDN Times/Daruwaskita)

Oleh sebab itu, Tito menilai kepala daerah perlu memiliki kemampuan berpikir kewirausahaan agar mampu menemukan peluang pendapatan daerah secara kreatif. Bila kemampuan tersebut belum dimiliki, keterlibatan pelaku usaha lokal menjadi sangat penting.

Maka dari itu, peran strategis Kadin perlu diperkuat sebagai mitra Pemda dalam mengidentifikasi peluang dan mempercepat pengembangan usaha.

“Kumpulkan Kadin-nya ajak diskusi apa potensi wilayah kita, yang gak terbayangkan oleh birokrat,” ujar Tito.

Dia lantas menyinggung Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mampu bertahan pada masa pandemik COVID-19. Dia menjelaskan, DIY tetap mencatat pertumbuhan ekonomi positif karena memiliki basis sektor usaha dan UMKM yang kuat, dengan dukungan kebijakan yang pro-usaha.

Dari pengalaman itu, Tito menegaskan daerah hanya dapat melaju jika ekosistem usaha tumbuh.

“Regulasi-regulasi dibuat pro untuk berusaha, itu dilakukan oleh Sri Sultan. Saya banyak belajar dari beliau dan beliau sukses. Beliau sukses membuat pertumbuhan ekonomi tetap positif di tengah gempuran COVID, data ini penting sekali,” katanya.

3. Pemda tidak hanya bisa andalkan pusat

Pemkot Makassar meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Sombere and Smart. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Di sisi lain, Tito menekankan pemda tidak bisa mengandalkan pendapatan dari pemerintah pusat semata. Dia mengingatkan, banyak pemda memiliki porsi belanja pegawai dan operasional yang besar sehingga ruang fiskal untuk pembangunan strategis menjadi terbatas.

Oleh karena itu, pemda perlu mendorong kemudahan berusaha melalui perizinan yang cepat dan efisien, salah satunya melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) guna memangkas birokrasi dan memberikan kepastian bagi dunia usaha.

“Sekarang jumlah Mal Pelayanan Publik ini, kalau lihat angkanya, sudah 296. Di Jawa hampir semua sudah punya. Di tempat-tempat, daerah-daerah yang ada Mal Pelayanan Publik, umumnya akan lebih mudah untuk berusaha,” ujar Tito.