Belanja APBN Rendah, Jokowi: Ingin Saya Ubah, Ternyata Gak Mudah
Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam acara penyerahan Digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). (youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyoroti rendahnya realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Berdasarkan informasi yang diterima Presiden dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), realisasi belanja APBN 2023 hingga saat ini baru 64 persen di pemerintah daerah (pemda). Sedangkan di pemerintah pusat baru 74 persen.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam acara penyerahan Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023).
"Ini sudah tinggal 3 minggu, masih 64 persen, sama 74 persen realisasinya. Artinya dalam tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus setiap tahun," kata Jokowi dikutip dari saluran YouTube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: Pemerintah Dorong Akses Perumahan Layak Lewat FLPP APBN 2024
1. Jokowi ingin ubah pola belanja APBN sejak 9 tahun lalu
Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam acara penyerahan Digital DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). (youtube.com/Sekretariat Presiden)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, sejak awal menjabat sebagai Presiden ingin agar pola belanja APBN berubah. Sebab, dengan pola saat ini, anggaran yang ada baru dikebut untuk dibelanjakan jelang akhir tahun.
"Sejak awal, 9 tahun yang lalu saya ingin mengubah ini. Tapi ternyata, saya cek lagi, masih. Memang mengubah cara kerja, mengubah mindset gak mudah," ujarnya.
Baca Juga: APBN 2024 Jadi Fondasi Menuju Indonesia Maju 2045
Editor’s picks
2. Jokowi minta belanja tahun depan dipacu mulai awal tahun
IDN Times/Arief RahmatJokowi pun meminta APBN 2024 yang diamanatkan kepada pemerintahan di akhir jabatannya dapat dieksekusi sesegera mungkin.
"Sekali lagi, eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin, awal tahun," tegasnya.
Menurutnya, APBN 2024 harus dioptimalkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum sempat diselesaikan. Tujuannya agar itu bisa menjadi pondasi yang kuat buat pemerintahan berikutnya, yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinannya.
"2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini sehingga saya pesan agar anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. Yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan untuk memperkuat pondasi bagi pemerintah yang akan datang," tuturnya.
Baca Juga: APBN Bayar Rp219,8 Triliun Subsidi Kompensasi Listrik, BBM, Elpiji
3. Sri Mulyani jelaskan penyebab belanja negara lambat
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, belanja negara di Oktober baru tercatat Rp2.240,8 triliun atau 73,2 persen dari pagu. Belanja negara mengalami kontraksi 4,7 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
"Mayoritas belanja negara yang kontraksi ini disebabkan oleh belanja non K/L untuk subsidi dan kompensasi yang memang realisasi lebih rendah dari tahun lalu. Makanya itu belanja K/L tumbuh tipis 1,9 atau Rp768,7 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp803,6 triliun mengalami kontraksi 12,4 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat (24/11/2023).
Berita Terkini Lainnya
