Duh, Otorita IKN Belum Punya Rusun Buat 600 Pegawainya
Rapat kerja (raker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Otorita IKN (OIKN) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OIKN dalam RAPBN 2024, Senin (18/9/2023). (IDN Times/Trio Hamdani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) belum memiliki rumah dinas untuk pegawainya di IKN, Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu disebabkan belum adanya dana untuk pembangunan rumah susun (rusun).
"Kami belum ada alokasi untuk pembangunan tower rusun untuk pegawai kami sendiri. Jadi, kami ini masih belum ada alokasinya di situ," kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (18/9/2023).
Baca Juga: Otorita IKN Tegaskan Penyediaan Tanah di IKN Tak Mandek
1. Butuh dana Rp893,7 miliar untuk bangun 5 tower rusun
Ilustrasi rusun ASN, TNI/Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (dok. Kementerian PUPR)OIKN memperkirakan butuh anggaran sebesar Rp893.717.504.000 untuk pembangunan atau pengadaan 5 tower (rusun) bagi pegawai OIKN.
Pihaknya menargetkan, proyek tersebut dapat memasuki tahap pelaksanaan lelang dini pada kuartal IV-2023.
Baca Juga: Deretan Stasiun, Terminal, dan Jalan Tol yang Akan Dibangun di IKN
2. 47 tower yang dibangun Kementerian PUPR cuma cukup untuk 11.280 orang
Ilustrasi rusun ASN, TNI/Polri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. (dok. Kementerian PUPR)Pemerintah telah memutuskan pemindahan ASN/Hankam tahap pertama ke IKN pada 2024 sebanyak 16.990 pegawai. Itu tidak termasuk 600 pegawai OIKN.
Sementara itu, pembangunan 47 tower rusun ASN/Hankam yang telah dimulai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hanya bisa menampung 11.280 orang. Sehingga tidak cukup menampung seluruh ASN, termasuk pegawai OIKN.
Baca Juga: BRIN Teliti Pelestarian dan Warisan Budaya di IKN
3. Pembiayaan dari swasta jadi salah satu opsi
Prinsip keenam pembangunan IKN adalah aman dan terjangkau. (Dok. IKN)Sebelumnya, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan, pemenuhan kebutuhan hunian di IKN perlu dukungan pembiayaan swasta melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
“Saat ini mungkin (kebutuhan) yang paling besar soal perumahan. KPBU jelas dibutuhkan untuk bangun hunian ASN. Dari APBN, PUPR sudah membangun 47 tower tapi ini tidak akan cukup,” kata Agung dalam Infrastructure Forum and Edutainment Expo di Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Berita Terkini Lainnya
