Jokowi Minta Kurangi Impor, Luhut: Tahun Depan Maksimal 5 Persen
Ilustrasi impor - (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menekankan bahwa seluruh belanja impor tahun depan maksimal hanya 5 persen. Jadi, 95 persen sisanya untuk belanja produk dalam negeri (PDN).
Luhut menegaskan bahwa diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk mengurangi belanja impor. Hal itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.
"Tahun depan, seluruh belanja impor maksimal 5 persen, dengan seluruh 95 persen untuk belanja PDN, atau berkisar Rp1.002 triliun," kata Luhut dalam Rakor LKPP, Selasa (29/11/2022).
1. Penggunaan produk dalam negeri bakal berkontribusi bagi ekonomi
ilustrasi ekonomi (IDN Times)Luhut meyakini pengurangan impor dan meningkatkan belanja produk dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), peralihan belanja impor ke belanja PDN senilai Rp400 triliun saja, dapat memberi dampak ekonomi sekitar 1,6 persen hingga 1,7 persen dengan serapan 2 juta tenaga kerja.
"Apalagi apabila seluruh Rp1.002 triliun untuk belanja PDN," ujarnya.
Baca Juga: Janji Luhut ke Jokowi dan Xi Jinping: Kereta Cepat Rampung Tahun Depan
2. Perangkat pemerintahan berkomitmen belanja produk dalam negeri Rp994,46 triliun
Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)Editor’s picks
Dijelaskan Luhut, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah berkomitmen untuk mengimplementasikan Inpres 2/2022 secara aktif.
Inpres tersebut tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Per November 2022, komitmen belanja produk dalam negeri oleh K/L/PD dan BUMN telah mencapai lebih dari Rp994,46 triliun dengan realisasi mencapai angka Rp584,59 triliun. Hal ini membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap produsen dalam negeri.
"Akan tetapi, diperlukan akselerasi realisasi belanja PDN oleh pemerintah pusat dan daerah yang baru mencapai Rp343,29 triliun dari target Rp400 triliun," ujarnya.
3. Capaian e-katalog telah melampaui target
tampilan situs e-katalog (e-katalog.lkpp.go.id)Lanjut Luhut, capaian e-katalog telah menyentuh angka 2,18 juta produk, jauh melampaui target dari Presiden Jokowi, yaitu sebanyak 1 juta produk pada 2022. Sedangkan target pada 2023 dapat mencapai 5 juta produk.
"Apresiasi khusus saya sampaikan kepada LKPP yang telah bekerja keras untuk mengkoordinir program ekatalog ini, dan seluruh 542 Pemda yang telah menayangkan produk di e-katalog lokal," kata Luhut.
Untuk itu, dari sisi regulasi, pemerintah terus mengkaji untuk dapat mempermudah dan mengefisiensi sistem pengadaan yang berpihak pada produk dalam negeri.
Saat ini, RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik dalam proses penyusunan. Jika nanti sudah disahkan, akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan komitmen belanja produk dalam negeri.
"Selain itu kedepannya, hal ini juga harus menjadi salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi untuk semua K/L/BUMN dan Pemda," tambahnya.
Baca Juga: Bulog Ungkap Wacana Impor Beras 500 Ribu Ton
Berita Terkini Lainnya
