Mendag: Kalau Harga BBM Tidak Naik, Subsidinya Bisa Rp600 Triliun
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengunjungi Kantor IDN Media HQ pada Kamis (4/8/2022). (IDN Times/Herka Yanis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menuturkan bahwa subsidi energi pada tahun depan bisa mencapai Rp600 triliun jika harga bahan bakar minyak (BBM) tidak dinaikkan. Tahun ini saja, subsidi energi sudah ditambah sehingga totalnya mencapai Rp502 triliun.
"Tahun depan kalau tidak ada perubahan, (harga) BBM tidak naik ya itu subsidinya bisa Rp600 triliun," katanya dalam acara Indonesia Retail Summit 2022 di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Senin (15/8/2022).
Menurutnya itu bukanlah angka yang kecil. Sebab nilainya mencapai 30 persen dari total pendapatan negara.
Baca Juga: Harga Pertalite Bakal Naik, Pemerintah Masih Hitung Angkanya
1. Zulhas dorong penggunaan motor listrik
Motor listrik Gesits. (Dok. Biro Setpres RI: Laily Rachev dan Muchlis)Pemerintah, lanjut dia, masih dapat menghemat uang yang digunakan untuk subsidi BBM saat ini untuk mempercepat transformasi energi bersih. Caranya dengan percepatan pemakaian kendaraan listrik.
"Kita itu impor BBM begitu besar, subsidinya Rp502 triliun karena pakai energi fosil, BBM. Nah, kita itu Indonesia itu paling banyak motor pakainya. Kalau orang beli motor listrik dapat diskon itu produktif namanya. Tentu kita akan banyak sekali mengurangi pemakaian energi fosil. Nah itu jangka panjang bagus," ujarnya.
Kedua, pemerintah akan memperbanyak kompor listrik bagi rumah tangga, memperluas dan memperbanyak titik-titik pengisian baterai kendaraan listrik, dan memperbanyak pasokan listrik dari energi baru dan terbarukan.
"Jadi kalau kompornya ganti (kompor) listrik dapat diskon misalnya, gak tahu nanti pemerintah bagaimana caranya merumuskannya, lagi sekarang kita bahas. Jadi kalau orang beli kompor gas apa separuh harga atau gimana, tentu jangka pendek, jangka menengah akan sangat menguntungkan," ujarnya.
Baca Juga: Pertamina Diminta Naikkan Harga Pertalite dan Turunkan Harga Pertamax
2. Impor energi bikin devisa negara tergerus
Editor’s picks
Ilustrasi kenaikan harga minyak (IDN Times/Arief Rahmat)Zulhas menuturkan saat ini terjadi kesenjangan antara konsumsi dan kemampuan nasional dalam menyiapkan ketersediaan energi. Menurutnya kebutuhan BBM Indonesia per hari mencapai 1,6 juta barel, sementara produksi hanya 0,6 juta barel. Artinya Indonesia impor minyak mentah dan BBM per hari 1 juta barel.
LPG pun demikian, yakni per tahun kebutuhannya mencapai sekitar 8 juta ton. Sementara produksi domestik kurang dari 1 juta ton. Jadi sisanya masih impor. Padahal, ditegaskan Zulhas, semua impor energi, terutama minyak dan LPG, sangat menguras devisa.
"Kita semester pertama Januari-Juni surplus perdagangan 24,89 miliar dolar AS, tertinggi sepanjang sejarah ya, surplus. Itu sudah dikurangi impor BBM, energi 11 koma sekian miliar dolar. Jadi energi ini luar biasa menguras devisa," tuturnya.
3. Subsidi disarankan diberikan langsung ke rakyat miskin
ilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama)Politisi PAN ini berpendapat subsidi harus lebih berkeadilan, berkelanjutan dan mensejahterakan. Jadi, dia mengusulkan subsidi energi beralih dari berbasis komoditas menjadi subsidi langsung.
“Subsidi langsung diberikan pada warga kita yang miskin,” sebutnya pada kesempatan lain.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dia kutip, terdapat 26 juta orang yang diperkirakan memiliki kebutuhan konsumsi untuk dua motor dan mengkonsumsi 2x3 kilogram LPG per bulan. Sementara listrik, membutuhkan hingga 900 watt.
Menurut dia, dengan subsidi BBM dan LPG bagi warga tak mampu sebesar Rp500 ribu per orang per bulan, pemerintah hanya akan menanggung Rp15 triliun per bulan atau sekitar Rp180 triliun per tahun.
Zulhas tidak menampik, pascapandemik COVID-19, ekonomi masih berada dalam status pemulihan dan daya beli masyarakat juga masih rendah. Oleh karenanya, bagaimanapun subsidi harus ditanggung negara. Namun demikian, secara jangka panjang masalah tersebut harus bisa diatasi.
“Sehingga, subsidi tak menyasar lebih banyak pada orang mampu dan kaya. Dengan subsidi langsung, subsidi menjadi tepat sasaran,” tambahnya.
Baca Juga: Siap-Siap, Menteri Investasi Bilang Harga BBM Bisa Naik Sebentar Lagi
Berita Terkini Lainnya
