Pemerintah: Tahun Politik Jadi Vitamin Pemulihan Ekonomi

Pemerintah: Tahun Politik Jadi Vitamin Pemulihan Ekonomi di 2023

Harapkan simpanan di bank diinvestasikan

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tahun politik, menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024. Menurut Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, tahun politik justru menjadi vitamin.

"Indonesia, seluruh fundamentalnya kuat. Jadi, dengan kepastian ini justru tahun politik ini menjadi vitamin baru untuk pemulihan ekonomi di tahun 2023," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Senin (6/2/2023).

1. Pemilu sejak reformasi berjalan lancar

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menjelaskan bahwa pemilu lima tahunan di Indonesia bukan hal baru. Sejak reformasi, Indonesia sudah beberapa kali melakukan pemilihan umum dan sejauh ini berjalan dengan baik.

"Sudah hampir mendekati 5 kali (pemilu) dan selama pemilu ini selalu berjalan dengan baik. Justru certainty-nya (kepastiannya) itu karena prosesnya berjalan demokratis dan tidak pernah ada hal yang luar biasa di dalam pemilu di Indonesia pascareformasi," tutur Airlangga.

2. Jokowi dinilai mampu menjaga stabilitas politik

Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

Presiden Joko Widodo (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Dijelaskan Airlangga, kondisi politik di Indonesia saat ini pun stabil. Stabilitas politik yang terjadi tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, tercermin dari keberhasilan menangani pandemik COVID-19.

"Jadi, mandat kuat Bapak Presiden kan hampir 80 persen dan itu yang menjadi basis fundamental Indonesia bisa menangani COVID dan tekanan ekonomi secara baik," sebutnya.

Dia mencontohkan negara-negara yang kondisi politiknya tidak stabil, menyebabkan mereka ketar-ketir dalam menangani pandemik COVID-19.

"Bandingkan dengan negara-negara lain yang politiknya tidak stabil, nah mereka gamang menangani COVID. Beberapa negara timbul kerusuhan, beberapa negara kekurangan pangan, beberapa negara sampai sekarang kekurangan energi, bahkan beberapa negara sekarang masuk dalam pasien IMF," sebutnya.

3. Pemerintah harap kepercayaan publik muncul untuk berinvestasi

Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Di sisi lain, Airlangga melihat adanya simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) yang terparkir di bank. Untuk itu, pemerintah mendorong agar DPK ini bisa diinvestasikan di dalam negeri. Pemerintah berharap tumbuh kepercayaan dari masyarakat untuk melakukan investasi.

"Dana pihak ketiga di perbankan nasional relatif masih tinggi sehingga jika kita lepas ini, at least (setidaknya) kita punya potensi capex (belanja modal) yang didorong dari dalam negeri," tambahnya.

Baca Artikel Selengkapnya