Tahu Tak Menguntungkan, Jokowi Ungkap Alasan Bangun MRT dan LRT
Presiden Joko Widodo dalam BNI INVESTOR DAILY SUMMIT 2023. (Dokumentasi/Triyan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyadari pembangunan LRT secara hitung-hitungan, tak menguntungkan. Namun, pemerintah tetap memutuskan untuk membangunnya.
Menurutnya, pembangunan moda transportasi massal berbasis rel semacam itu adalah keputusan politik yang diambil pemerintah. Sama halnya ketika pemerintah memutuskan membangun MRT Jakarta.
"LRT pun juga sama seperti itu, hanya bagaimana menutup kerugian itu dari sebelah mana, dari anggaran apa, dari penerimaan apa, itu yang harus dicari," kata Jokowi dalam acara BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Selasa (24/10/2023).
Baca Juga: Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp10 Ribu Khusus Weekend dan Hari Libur
1. Kerugian LRT bakal ditutup dengan ERP
LRT Jabodebek. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Pemerintah memutuskan menutupi kerugian LRT dengan menerapkan electronic road pricing (ERP). Itu adalah sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik.
Sistem tersebut, umumnya diberlakukan di ruas jalan padat. Tarifnya pun bisa bersifat progresif, pada jam-jam sibuk dan padat akan dikenakan tarif yang lebih tinggi dibandingkan jam yang lebih lengang.
"Akhirnya ketemu, ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan dan itu keputusan politik," ujarnya.
Baca Juga: Strategi MRT Gaet Banyak Penumpang demi Urai Kemacetan Jakarta
2. Pembangunan MRT Jakarta tak dieksekusi hingga 26 tahun
Ilustrasi MRT Jakarta. (IDN Times/Gregorius Aryodamar)Jokowi mencontohkan proyek MRT Jakarta, yang selama 26 tahun hanya menjadi rencana. Akhirnya, Jokowi mengeksekusi proyek itu saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi mengakui, masalah untung dan rugi menjadi salah satu faktor proyek MRT Jakarta tak kunjung direalisasikan. Namun, Jokowi mengambil keputusan politik untuk membangun transportasi publik itu.
"Memutuskan seperti itu adalah keputusan politik, bukan keputusan ekonomi di perusahaan, karena dihitung untung ruginya boleh, tetapi kalau dihitung dan selalu rugi apakah kita tidak akan bangun namanya MRT?" tutur Jokowi.
Baca Juga: Mau Naik KA Cepat Whoosh dan Feeder ke Kota Bandung? Segini Tarifnya
3. Pemerintah wajib sediakan pelayanan ke masyarakat
Ilustrasi LRT Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Jokowi mengingatkan, keputusan membangun MRT dan LRT diambil demi kewajiban pemerintah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Keputusan itu tak melulu soal untung dan rugi.
"Itu memang adalah kewajiban, karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi," tambahnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
