Tarik Ulur Kenaikan Harga BBM Subsidi

2. Pengamat menilai Jokowi tak berani menaikkan harga BBM subsidi

Pertalite. (Dok. Pertamina)

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi meyakini Presiden Jokowi tidak akan menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi secara buru-buru.

Keyakinan itu disampaikan Fahmy berkaca dari beberapa pernyataan Jokowi pada beberapa waktu terakhir. Kenaikan harga BBM bersubsidi punya konsekuensi cukup besar bagi perekonomian dalam negeri.

"Dalam berbagai kesempatan, Jokowi mengatakan bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Berdasarkan pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan bahwa Jokowi tidak menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat ini karena pertaruhannya cukup besar," tutur Fahmy dalam keterangan tertulis kepada IDN Times pada 23 Agustus 2022.

Dampak pertama terhadap perekonomian sebagai imbas kenaikan harga BBM subsidi adalah kenaikan inflasi. Fahmy mengatakan, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 pasti akan menyulut inflasi.

Kontribusi inflasi kenaikan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93 persen, sedangkan kenaikan harga Solar diperkirakan naik sebesar 1,04 persen sehingga sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar diperkirakan bisa mencapai 1,97 persen.

"Padahal inflasi pada Juli 2022 sudah mencapai 5,2 persen yoy, sehingga total inflasi akan mencapai 7,17 persen yoy, bandingkan dengan inflasi pada 2021 hanya pada kisaran tiga persen yoy," ujar Fahmy.

Dengan inflasi pada level 7,17 persen, daya beli dan konsumsi masyarakat akan hancur dan berimbas pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal-II berhasil diperoleh dengan susah payah, 5,4 persen.

"Selain itu, inflasi sebesar 7,17 persen akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin. Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah menikmati subsidi BBM lantaran tidak punya kendaraan bermotor juga harus berkorban akibat kenaikan harga BBM subsidi," beber dia.

3. Sri Mulyani ungkap skenario untuk mengatasi masalah BBM subsidi tidak mengenakkan

Infografis harga keekonomian BBM subsidi. (IDN Times/ Mardya Shakti)

Pemerintah terus mencarikan upaya untuk mengatasi permasalahan BBM di tengah naiknya harga minyak, pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS, serta tingginya konsumsi di masyarakat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada tiga pemikiran dari pemerintah untuk mengatasi masalah BBM, yakni menambah subsidi, mengendalikan konsumsi, atau menaikkan harga.

"Pemikirannya cuma tiga kan jadinya. Satu, subsidinya naik menjadi mendekati Rp700 triliun, ya kan, Rp698 triliun. Kedua, volumenya dikendalikan, karena kalau volumenya terus ya tadi. Kalau dikendalikan kan berarti harus ada yang boleh dan gak boleh beli, boleh belinya berapa, atau yang ketiga naikin (harga) BBM-nya," kata Sri Mulyani ditemui di Gedung DPR RI pada 23 Agustus 2022.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan bahwa ketiga pemikiran yang dia sebutkan di atas semuanya bukan sesuatu yang enak.

"Semuanya kombinasi di antara tiga ini. Tiga-tiganya gak enak, iya kan? Tiga-tiganya sama sekali gak enak. APBN jelas akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, seperti yang saya sampaikan dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," sambungnya.

Setidaknya dibutuhkan tambahan anggaran Rp195,6 triliun untuk menahan harga Pertalite maupun Solar subsidi. Tapi, Sri Mulyani pun mempertanyakan dari mana anggarannya.

Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak mencabut subsidi energi Rp502,4 triliun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atas persetujuan DPR RI. Hanya saja, jika harga BBM tidak dinaikkan, anggaran tersebut akan habis.

"Ya kan, ya ini pertanyaannya 'Ibu mau nambah (anggaran subsidi) apa enggak' gitu? Kalau nambah dari mana anggarannya? suruh ngutang? ya kan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI pada (25 Agustus 2022.

Dari situ sudah kelihatan bahwa kemungkinan opsi yang diambil pemerintah bukanlah menambah belanja subsidi BBM sebesar Rp195,6 triliun. Sebab, APBN sudah kehabisan amunisinya.

4. Pemerintah tambah bansos Rp24,17 triliun yang disinyalir sebagai sinyal kenaikan harga BBM

ilustrasi pembagian bansos (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemerintah mengumumkan pemberian tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran ditambah untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) hingga subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU).

"Bapak Presiden meminta kepada kami dalam hal ini bersama dengan Ibu Mensos dan Pak Gubernur Bank Indonesia yang juga menceritakan perkembangan dari inflasi global diminta untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp24,17 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan pada 20 Agustus 2022.

Pemerintah mengalokasikan Rp12,4 triliun untuk tambahan BLT kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

"Jadi 20,65 juta KPM yang akan mendapatkan anggaran Rp12,4 triliun yang akan mulai dibayarkan oleh Ibu Mensos Rp150 ribu selama 4 kali. Jadi dalam hal ini Ibu Mensos akan membayarkan 2 kali, yaitu Rp300 ribu pertama, dan Rp300 ribu kedua," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, anggaran BSU juga ditambah Rp9,6 triliun untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan.

"Ini juga itu Menaker akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut," ucap Sri Mulyani.

Selain itu, pemerintah juga akan mengalokasikan 2 persen dari dana transfer ke pemerintah daerah (Pemda), yakni dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk subsidi angkutan umum.

"Akan dilakukan pembayaran oleh Pemda dengan menggunakan 2 persen dari dana transfer umum yaitu DAU dan DBH sebanyak Rp2,17 triliun di dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, dan nelayan, dan tambahan perlindungan sosial," ucap Sri Mulyani.

Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, meyakini harga BBM dipastikan akan segera naik atas adanya penambahan bantalan sosial atau bantuan sosial (bansos) senilai Rp24,17 triliun, termasuk bantuan subsidi upah/gaji (BSU) 2022 untuk pekerja dengan gaji Rp3,5 juta ke bawah.

"Berarti sinyal pemerintah naikkan harga BBM subsidi dalam waktu dekat semakin kuat. Pemerintah kan khawatir kalau BBM subsidi naik, maka inflasi naik, daya beli bisa merosot. Jadi bisa ditebak sepertinya akan ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat, maupun pembatasan penggunaan BBM subsidi secara ketat. Ini sinyal yang tidak bisa ditutupi," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Belum Mau Bocorkan Kapan Umumkan Kenaikan BBM Subsidi

5. Masyarakat berbondong-bondong ke SPBU, ternyata kenaikan harga BBM masih dihitung

Antrean kendaraan di SPBU Kedaton, Rabu (31/8/2022). (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Hingga 31 Agustus, pemerintah belum juga menaikkan harga BBM subsidi. Akhirnya muncul spekulasi entah dari mana, dikabarkan bahwa harga Pertalite dan Solar akan resmi naik pada 1 September 2022.

Akhirnya masyarakat pun ramai-ramai memadati SPBU untuk mengisi penuh BBM sebelum mengalami kenaikan. Kerumunan kendaraan terjadi di SPBU Pertamina di daerah daerah.

Antrean panjang terjadi di berbagai SPBU Pertamina, salah satunya di kawasan Depok. Salah seorang warga, Rohim, mengaku mendapatkan informasi BBM akan naik 1 September. Makanya, dia rela antre agar mendapatkan BBM dengan harga sekarang.

"Infonya, harga Pertalite mau naik. Makanya, saya ikut antre, mumpung belum naik," ujar Rohim saat ditemui IDN Times, Rabu (32/8/2022).

SPBU di kota Palembang juga dipadati oleh antrean kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar pada 31 Agustus kemarin. Begitupun di daerah-daerah lainnya.

Sehari sebelumnya, Ketua Bidang SPBU Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi Lampung, Donny Irawan sudah mengingatkan bahwa sebelum benar-benar ada kenaikan atau pengumuman resmi, sebaiknya masyarakat tidak menelan mentah-mentah isu yang ada.

“Kan sebenarnya belum naik, tetapi di lapangan isunya sudah macam-macam. Jadi kita gak bisa ngomongin harga itu naik atau gak. Yang jelas kalau benar naik ya itu karena aturan yang sudah diperhitungkan pemerintah pusat, kita gak bisa melarang tidak naik,” katanya pada 30 Agustus 2022.

Jokowi akhirnya buka suara. Dia menyatakan bahwa pemerintah masih menghitung secara hati-hati mengenai rencana menaikkan harga BBM subsidi. Alhasil, hingga saat ini kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi belum diumumkan.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meluncurkan teknologi 5G Mining di Mimika sebagaimana disiarkan melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden pada 1 September 2022.

"BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati, masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku hari ini, Jumat (2/9/2022) akan menerima laporan dari jajarannya mengenai kalkulasi kenaikan harga BBM subsidi. Meski demikian, Jokowi masih enggan menyampaikan kapan harga BBM bersubsidi naik.

"Untuk (kenaikan harga) BBM-nya semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan kepada saya mengenai hitung-hitungan dan kalkulasinya," ujar Jokowi dalam keterangannya saat kunjungan kerja di Maluku.