Dorong Investasi Hijau, BKF Kucurkan Insentif Fiskal Rayu Investor
ilustrasi bayar pajak (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu, mengatakan, pemerintah telah mengucurkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik swasta berinvestasi di sektor hijau atau ramah lingkungan.
"Saat ini transisi investasi ramah lingkungan jelas sedang berkembang pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal untuk menarik investasi swasta dalam proyek hijau dan industri hijau, termasuk tax holiday, tax allowances, serta fasilitas PPN," kata Febrio dalam Seminar Workshop on Energy Transition Mechanism (ETM) Implementation di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Baca Juga: Anggota DPR Dorong Pertamina Hulu Energi Jadi Kunci Ketahanan Energi
1. Indonesia raih komitmen investasi Rp310,59 triliun
PLN menyiapkan kendaraan listrik dan juga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) untuk para delegasi G20. (Dok. PLN)Febrio Kacaribu menyampaikan, pemerintah berhasil menarik komitmen investasi di rantai pasok kendaraan listrik hingga 20,3 miliar dolar AS untuk periode 2021 hingga 2022.
Nilai investasi ini setara dengan Rp310,59 triliun (kurs Rp15.300 per dolar AS). Data ini berasal dari hasil analisis Institute for Essential Services Reform (IESR).
"Laporan tersebut menunjukkan nilai investasi untuk produk baterai kendaraan listrik mencapai 15 miliar dolar AS atau Rp229,5 triliun (kurs Rp15.300 per dolar AS). Ini menjadi komponen yang paling banyak menarik minat investor," jelasnya.
Insentif fiskal dan kebijakan hilirisasi dalam industri hijau diharapkan dapat menekan emisi karbon sekitar 50 juta ton setara CO2.
Baca Juga: RI Perkuat Investasi di Kenya, Bidik Sektor Energi-Farmasi
2. Mobilisasi dana melalui pembiayaan kreatif
Editor’s picks
Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama)Febrio mengatakan, pemerintah terus memobilisasi dana untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan dengan aksi filantropi.
Pertama, skema blended finance atau skema keuangan campuran yang mendapatkan dana dari pemerintah, dana publik, swasta.
Kemudian penerbitan green bond atau sukuk hijau yang merupakan salah satu komitmen Indonesia untuk SDGs. Utamanya tentang isu perubahan iklim atau isu lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, dan bangunan hijau.
"Kami juga memobilisasi dana melalui pembiayaan inovatif dengan menerbitkan sukuk hijau sebesar 6,2 miliar dolar AS dan seri obligasi tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs Bond hingga 577 juta dolar AS, baik di tingkat global maupun nasional. Harapannya dapat mengurangi sekitar 10,6 juta emisi CO2," kata dia.
Baca Juga: Ketua BPK: Supreme Audit Institutions Penting untuk Percepat SDGs
3. Indonesia naikkan target pengurangan emisi
Ilustrasi cerobong asap pada pembangkit listrik (pexels.com/Tom Fusk)Dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia telah menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.
"Ini untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060. Seluruh pihak diharapkan turut berkolaborasi dalam memenuhi tujuan berkelanjutan, termasuk pelaku industri," ucapnya.
Baca Juga: RI Perkuat Investasi di Kenya, Bidik Sektor Energi-Farmasi
Berita Terkini Lainnya
