Hindari Penggunaan Pinjol, OJK Geber Literasi Keuangan
inklusi keuangan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Padang, IDN Times - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 menunjukkan masih ada gap yang tinggi antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan di Tanah Air.
Dalam survei tersebut tingkat literasi keuangan baru mencapai 49,68 persen sedangkan inklusi keuangan sudah mencapai 85,01 persen.
"Jadi ada gap literasi dan inklusi keuangan. Gap terus mengalami penurunan," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Santosa dalam Kick Off Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Tanah Datar, Sumatera Barat, Kamis (22/6/2023).
Aman mengatakan saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan layanan sektor jasa keuangan namun mereka belum memahami dengan baik fungsi, kekurangan dan kelebihan dari produk yang dipakai.
1. Masyarakat belum paham risiko setiap produk jasa keuangan
Media Gathering OJK 2023/TriyanIa mengatakan saat ini banyak orang sudah menggunakan produk-produk di sektor jasa keuangan namun belum memahami seberapa besar risiko jika menggunakan aplikasi tersebut.
"Jadi artinya dia belum mampu menghitung, ini kalau saya pakai produk ini risikonya apa, benefitnya apa," kata dia.
Akibatnya, masyarakat malah terjebak menggunakan produk jasa keuangan. Tak hanya itu, bahkan ada yang malah menggunakan produk jasa keuangan ilegal seperti pinjol dan investasi ilegal.
"Sehingga pada saat (nasabah) harus memenuhi kewajibannya, dikejar-kejar dengan cara-cara yang tidak etis, menggunakan data-data pribadi dengan cara-cara kasar yang semacam itu," sambungnya
Baca Juga: OJK Catat Pertumbuhan Kinerja Pinjol saat Lebaran 2023
2. OJK giat beri edukasi literasi keuangan
Editor’s picks
IDN Times/Dhana KencanaUntuk itu pemerintah, termasuk OJK, akan terus meningkatkan literasi keuangan di masyarakat agar produk-produk jasa keuangan bisa digunakan secara bijak dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Intinya semakin orang terliterasi maka dia semakin bijak di dalam memilih produk-produk keuangan yang mereka butuhkan," katanya.
3. Percepatan akses keuangan di desa
(IDN Times/Arief Rahmat)OJK pada Kamis (22/6/2023) melakukan kick off Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif di Kampuang Minang Nagari Sumpu, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.
Program ini merupakan sebuah model ekosistem yang nantinya akan digunakan oleh Tim Percepatan Keuangan Daerah (TPAKD) di penjuru Indonesia.
"Tujuannya menciptakan keuangan perdesaan melalui pendekatan penguatan sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam optimalisasi potensi desa," kata Aman
Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari OJK, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bank Indonesia, pemerintah daerah, serta lembaga jasa keuangan.
Secara garis besar, dalam EKI akan terdapat 3 tahapan program kerja, yakni tahapan pra inkubasi, inkubasi, serta pasca inkubasi. Dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat serangkaian proses yang dimulai dari mapping target desa wisata hingga digitalisasi transaksi keuangan.
Adapun GM EKI perdana diluncurkan di Desa Sumpur, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dalam program ini akan dilatih 225 masyarakat, dengan proses inkubasi akan dilakukan pada Juni-November 2023.
Baca Juga: Inklusi Keuangan Syariah Masih Rendah, OJK Bentuk Tim Khusus
Topik:
Berita Terkini Lainnya
