Ini Hasil Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggara

Siap siaga hadapi krisis iklim dan pandemik di masa depan

Jakarta, IDN Times - Pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-10 telah selesai dilaksanakan pada Jumat (25/8/2023).

Hasil pertemuan tersebut, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sepakat untuk mempererat kerja sama dalam tiga sektor, yaitu penguatan ekonomi, ekonomi digital, dan agenda keberlanjutan.

"Menteri Keuangan dan Bank Sentral se-ASEAN membahas upaya untuk menjaga momentum dan secara kolektif menavigasi tantangan-tantangan yang sedang berlangsung," kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam Joint Conference AFMGM, Jumat (25/8/2023).

1. Tantangan global kian meningkat

Ini Hasil Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Asia TenggaraIlustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)

Kesepakatan yang dihasilkan tidak lepas dari dinamika global, yaitu ketegangan geopolitik, tekanan utang, dan terbatasnya ruang kebijakan fiskal dan moneter di berbagai negara.

"Kondisi ini menimbulkan fragmentasi yang memicu pertumbuhan perdagangan global lebih lambat dan ancaman dari teknologi, kerentanan pangan dan energi, serta perubahan iklim," ujarnya.

Dalam pertemuan ini, AFMGM juga menekankan pentingnya memperkuat bauran kebijakan ekonomi makro Asia Tenggara, dengan menggunakan semua instrumen yang tersedia untuk menjamin stabilitas perekonomian.

"Pertemuan ini juga menggarisbawahi pentingnya tindakan kebijakan yang terkoordinasi baik untuk atasi risiko multisektor ini," jelasnya. 

Baca Juga: Gejolak Global Naik, Sri Mulyani Ajak Anggota ASEAN Perkuat Kolaborasi

2. ASEAN Response Fund

Ini Hasil Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggarailustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Lebih rinci, ditetapkan juga empat kerja sama lanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Pertama, memperkuat kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemik dengan memanfaatkan ASEAN Response Fund, yang dibentuk saat pandemik COVID-19. Tujuannya mengatasi penyakit menular lainnya yang mungkin muncul di masa mendatang.

Kedua, ketahanan pangan. Negara-negara Asia Tenggara telah berkomitmen untuk memperkuat keterlibatan sektor keuangan, untuk memastikan ketahanan pangan regional dan global.

"Kolaborasi lintas sektoral yang tidak hanya mengenai pendanaan, namun juga memiliki tujuan pertama untuk memperbaiki kebijakan guna mengurangi tantangan terhadap ketahanan pangan, dan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan sisi kesehatan," tutur Sri.

3. Dorong ketahanan pangan

Ini Hasil Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Asia Tenggarailustrasi petani cabai (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Ketiga, akses pembiayaan UMKM. Petani-petani kecil perlu didukung demi mewujudkan ketahanan pangan dan memperkuat fasilitas perdagangan. Tujuan akhirnya adalah ketahanan pangan. 

Untuk mendukung ekonomi berkelanjutan di ASEAN, Sri Mulyani menuturkan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral juga menyepakati peningkatan pembiayaan infrastruktur dengan mereposisi ASEAN Infrastructure Fund menjadi ASEAN Green fund.

"Tujuannya mendorong infrastruktur berkelanjutan di ASEAN. Kami sepakati kita perlu menyelaraskan ASEAN Infrastructure Fund dengan ASEAN Taxonomy for Sustainable Financing," kata dia. 

Baca Juga: Vietnam Resmi Gabung dalam Konektivitas Sistem Pembayaran ASEAN 5

4. Transisi hijau dorong ekonomi rendah karbon

Ini Hasil Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral Asia TenggaraIlustrasi ASEAN. (setnas-asean.id)

Pertemuan itu juga menyoroti transisi hijau untuk mendukung pencapaian ekonomi rendah karbon di kawasan ASEAN.

"Kami semua sangat menyadari ancaman nyata dari perubahan iklim dan kita perlu respons cepat pembiayaan transisi. Oleh karena itu, menjadi sangat penting dalam pertemuan ini juga diskusikan ASEAN Taxonomy Financing," tutur sri.

Menurutnya, ASEAN Taxonomy adalah taksonomi hijau pertama di dunia yang memuat transisi energi sebagai klasifikasi hijau.

Dia menambahkan, negara anggota juga membahas kerja sama di bidang pajak dan kepabeanan, untuk mendorong implementasi pertukaran informasi mempercepat penyelesaian dan implementasi prosedur standar.

Topik:

  • Vanny El Rahman

Berita Terkini Lainnya