Kinerja Keuangan Buruk, Suntikan PMN Rp3 Triliun buat Waskita Ditahan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang juga Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Rionald Silaban. (IDN Times/Shemi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan masih menunda pencairan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Waskita Karya Tbk (WSKT) sebesar Rp3 triliun. Suntikan modal itu seharusnya diberikan pada tahun lalu, namun ditunda seiring perkembangan kondisi BUMN karya tersebut justru memburuk.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan bahwa penahanan PMN itu dilakukan karena penjualan yang dilakukan Waskita Karya tidak mencapai target. Terlebih sales Waskita Karya ditargetkan mencapai Rp26 triliun hingga Rp28 triliun.
"Tapi yang tercapai hanya Rp16 triliun, jadi terjadi gap saat titik itu. Kita dapat laporan keadannya memburuk, artinya tidak seperti yang kita ekspektasikan," ucapnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (28/3).
Baca Juga: Direktur Waskita Tersangka Korupsi, Stafsus: Bersih-Bersih BUMN Lanjut
1. Alasan melakukan tahan PMN
logo PT Waskita Karya (Persero) Tbk (rekrutmenbersama.fhcibumn.id)Ia menjelaskan bahwa awalnya pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp3 triliun untuk injeksi modal ke Waskita. Namun, kinerja kontrak baru korporasi jauh di bawah perkiraan bahkan kondisi perusahaan memburuk.
"Kita sampaikan ke komite privatisasi, menurut hemat kami lebih baik yang Rp3 triliun itu kita hold, kalau tidak itu bisa jadi bagian dalam bundel restrukturisasi," kata Rio.
Rio juga menyebutkan pihak Waskita Karya masih dalam tahap bernegosiasi kepada para kreditur untuk menyelesaikan restrukturisasi agar tidak terjadi gagal bayar (default).
"Saat ini, dilakukan pembicaraan dulu dengan para bankir kreditur sehingga dilakukan penjadwalan, jadi belum default tapi masih penjadwalan untuk Waskita. Situasinya belum default tapi dilakukan perpanjangan waktu, dinegosiasikan perpanjangan waktu jadi masih stand still," sambungnya.
Baca Juga: Proyek Jalan-Jembatan Sumut, Waskita Kejar Target 33 Persen Akhir 2022
2. PMN Waskita Rp3 triliun untuk penyelesaian sejumlah ruas
Editor’s picks
Ilustrasi Modal. (IDN Times/Aditya Pratama)Di sisi lain, parlemen sudah melakukan pendalaman hingga akhirnya telah memberi restu pemberian injeksi modal itu. Adapun PMN sebesar Rp3 triliun akan digunakan Waskita Karya untuk menyelesaikan dua ruas jalan tol. Pertama, tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Bogor-Ciawi-Sukabumi.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI, Andreas Eddy Susetyo menyebut Waskita Karya selalu diberikan PMN yang nilainya lebih besar. Namun, menurutnya, pelaksanaan kinerja Waskita justru tidak sesuai harapan.
"Kenapa kita memberikan PMN begitu besar, nilainya terakhir dibiarkan default. Mohon dijelaskan ini esensial pengelolaan dan sangat fundamental. Saya terganggu sampai default, padahal kita sudah memberikan PMN Waskita begitu banyak," tegasnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap 8 Jurus Sehatkan Keuangan Waskita
3. WSKT rencana ajukan right issue
(IDN Times/Aditya Pratama)Sebagai informasi, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan kembali meminta persetujuan rencana penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) III atau right issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahuanan (RUPST). Rencannya RUPST emiten konstruksi BUMN ini akan dilakukan pada Semester I 2023.
Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Sowerdjono mengatakan perseroan memiliki rencana tindakan korporasi dalam waktu dekat. Ini akan berakibat terhadap pencatatan saham Perseroan di Bursa yaitu Rencana Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
Ini dilakukan melalui Mekanisme Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) yang sempat tertunda pada 2022. PMHMETD PUT III tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 2023. Atas rencana tersebut, Perseroan akan mengajukan persetujuannya kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang rencananya dilaksanakan pada Semester I tahun 2023.
"Namun Perseroan bersama konsorsium konsultan terlebih dahulu menyelesaikan peninjauan ulang secara komprehensif terhadap implementasi Master Restructuring Agreement (MRA)," ujarnya.
Destiawan mengatakan pemegang saham utama perseroan, dalam hal ini pemerintah, akan melakukan peningkatan modal dalam bentuk PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp3 triliun yang akan diserap melalui proses PMHMETD PUT III. Hal tersebut sempat tertunda pelaksanannya di 2022, dikarenakan kondisi pasar global yang kurang kondusif.
Berita Terkini Lainnya
