Menteri Bappenas Endus Kecurangan Pemda Hitung Data Stunting
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengendus adanya tindakan kecurangan dari pemerintah daerah (pemda) saat menghitung data stunting.
Dalam mengurai kasus stunting, tidak bisa dilakukan hanya dengan mengurangi angka kasus atau menghapus datanya, namun diperlukan langkah komprehensif untuk penanganan kasus stunting.
"Saya beberapa kali di beberapa daerah, saya menemukan cara menghitung stunting itu misleading semua. Jadi ngapusi (bohong) aja itu," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Puat (Rakorbangpus) 2023, Kamis (6/4/2023).
Baca Juga: Menko PMK: Perluas Program Kemitraan untuk Hapus Stunting
1. Prevelansi stunting di Indonesia
Sosialisasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Stunting Tahun 2023 yang disiarkan secara daring, Selasa (14/6/2022). (YouTube/TP2AK Stunting).Suharso mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia hingga akhir tahun 2022 mencapai 21,6 persen.
Untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah perlu menurunkan tingkat stunting sebesar 3,8 persen per tahun. Alhasil, harapannya tahun depan tingkat stunting dapat turun hingga 14 persen.
"Stunting itu bukan berarti kalau anak sudah lewat dari lima tahun, terus stunting-nya hilang, lalu hilang aja dalam numerik data mereka. Itu kan aneh dan masuk lagi populasi bayi baru, baru dihitung lagi. Jadi perlu diluruskan," tegasnya.
Baca Juga: IDAI: Bukan Cuma Stunting, Obesitas pada Anak Juga Harus Dicegah
2. Tingkatkan pelayanan kesehatan
Editor’s picks
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mendorong penguatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dalam upaya kesehatan promotif dan preventif. (Dok. Kemenkes)Suharso mengatakan, pemerintah masih perlu melakukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN. Oleh karena itu ada beberapa upaya untuk mendorong penurunan stunting dan penyakit lainnya, diantaranya perluasan peserta PBI dari 96,8 juta menjadi 112,9 juta jiwa, percepatan pembangunan infrastruktur hingga pengembangan jejering RS layanan.
"Diupayakan tingkatkan pelayanan kesehatan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur dasar, menyediakan sanitasi air minum dan rumah yang layak," tegasnya.
Baca Juga: Penanganan Stunting di Indonesia, Ini Peran BPJS Kesehatan
3. Menkeu geram anggaran stunting dihabiskan untuk kegiatan koordinasi
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, geram lantaran anggaran stunting atau masalah gizi pada anak-anak di daerah, sebagian besar hanya dihabiskan untuk kegiatan koordinasi.
"Stunting itu penting banget, Anda tahu, berapa sub kegiatan stunting di pemerintah daerah? 283 sub kegiatan (anggaran) Rp77 triliun," ujarnya.
Adapun dari sub kegiatan itu, nomor dua tertinggi ada pada koordinasi. Dalam hal ini menghabiskan anggaran Rp240 miliar.
"Item yang betul-betul untuk bayi yang stunting itu memberikan makanan dari khas daerah hanya Rp34 triliun. Bayangkan yang betul-betul masuk ke mulut bayi atau ibu yang hamil untuk mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil," tegasnya.
Baca Juga: Angka Kemiskinan dan Stunting di PPU Dilaporkan Turun
Berita Terkini Lainnya
