Sri Mulyani Pede Paket Insentif Bisa Kerek Ekonomi Q4 Jadi 5,01 Persen
Dampak Paket Kebijakan ke Pertumbuhan Ekonomi. (IDN Times/Triyan Pangastuti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimisme paket kebijakan ekonomi yang digelontorkan pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV menjadi 5,01 persen (yoy), meskipun bassline yang dirancang pemerintah sebesar 5,06 persen.
Apabila paket ekonomi tidak diberikan di sisa akhir tahun ini, serta adanya tambahan dampak ketidakpastian global, maka pertumbuhan ekonomi kuartal IV hanya mencapai 4,81 persen (yoy).
"Dengan adanya paket ini, yang bisa berjalan di kuartal IV, kita berharap bisa menambah 0,2 persen additional growth, sehingga laju pertumbuhan ekonomi di kuartal IV bisa tetap dijaga di 5,01 persen (yoy)," jelasnya dalam Konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Senin (6/11/2023).
Diketahui, paket kebijakan yang digelontorkan pemerintah mulai dari insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan, bantuan langsung tunai (BLT), dan bantuan pangan. Hal ini diharapkan dapat mengerek perekonomian Tanah Air pada kuartal terakhir tahun ini.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,94 Persen, Ini 4 Bahan Bakar Pendorongnya
1. Pertumbuhan ekonomi full year diproyeksi capai 5,04 persen
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Menkeu menjelaskan bahwa baseline pertumbuhan ekonomi di 2023 yang dirancang pemerintah sebesar 5,09 persen (yoy). Kendati begitu, adanya dampak ketidakpastian global kinerja ekonomi RI full year bisa melemah jadi 4,99 persen (yoy).
Namun, meluncurnya paket kebijakan yang digulirkan di kuartal IV diyakininya akan menambah nilai ekonomi 0,05 persen (yoy). "Sehingga untuk full year 2023 kita berharap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04 persen," tegasnya.
Baca Juga: Ekonomi Indonesia Tumbuh 4,94 Persen di Kuartal III
2. Gejolak ekonomi global beri tekanan ke ekonomi domestik
Chairman Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell pada Rabu (21/9/2022) mengumumkan kenaikan suku bunga acuan (Fed Fund Rate) untuk kelima kalinya tahun ini. (dok. YouTube Washington Post)Ia menjelaskan pemerintah berkomitmen akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang meningkat karena tensi geopolitik yang meningkat, El Nino yang mengerek naiknya harga beras, dinamika pasar keuangan global.
Inflasi AS masih terus menanjak, kondisi ini pun direspon The Fed dengan masih mempertahankan suku bunga tinggi. Untuk saat ini suku bunga The Fed mencapai 5,25 persen-5,5 persen.
"Imbal hasil surat utang AS naik. (Kondisi) ini juga mendorong exchange rate (dolar AS) yang cenderung menguat di Amerika Serikat. Ini semua membawa dampak tekanan yang cukup besar bagi perekonomian. Jadi kita tetap waspada dengan berbagai dinamika tersebut," tegasnya.
Gejolak global pun telah berimbas pada pelemahan ekonomi berbagai negara, di antaranya China yang masih berupaya pulih dari COVID-19, kemudian Eropa masih mengelola ekonomi domestik karena inflasinya melonjak.
"Ekonomi China masih melemah sehingga memberikan dampak spill over atau rambatan ke dalam negeri. Eropa masih dalam situasi dimana mengelola dari domestik ekonomi dan dari sisi inflasi juga pressure karena perang Ukraina Rusia dan tidak juga mereda. Kemudian tambah risiko perang Israel-Palestina jadi ini kita waspadai," jelasnya.
Editor’s picks
3. Rincian paket kebijakan
Ilustrasi Kredit Cicilan Rumah. (IDN Times/Aditya Pratama)Rincian paket kebijakan yang digelontorkan pemerintah:
- Penebalan bansos
Pemerintah memberikan penebalan bansos berupa tambahan bantuan beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi.
Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat sebesar 10 kg selama bulan Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp2,67 triliun.
Sementara, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat sebesar Rp200 ribu per bulan selama November-Desember dengan total kebutuhan anggaran Rp7,52 triliun.
- Optimalkan KUR
Paket kebijakan kedua ditujukan untuk mengoptimalkan peran UMKM melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk tahun ini target KUR mencapai Rp297 triliun.
- Penguatan sektor perumahan
Paket kebijakan ketiga adalah penguatan sektor perumahan untuk mendongkrak kegiatan di sektor konstruksi perumahan dan sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah.
Bentuk kebijakannya yaitu pemberian PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk penjualan rumah baru dengan cakupan pemberian insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah dengan harga hingga Rp5 miliar, dari sebelumnya hanya Rp2 miliar.
Meski batasan harga rumah diperluas hingga Rp5 miliar, namun PPN yang ditanggung oleh pemerintah hanya sampai Rp2 miliar.
Ketentuannya untuk pembelian rumah sampai dengan Rp2 miliar, mulai November 2023 hingga Juni 2024, pemerintah akan menanggung PPN sepenuhnya. Kemudian, pada Juli 2024 hingga Desember 2024, besaran insentif PPN DTP akan dipangkas hanya menjadi 50 persen saja.
Selanjutnya insentif pajak perumahan ini hanya akan berlaku pada satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan satu kali pembelian. Oleh karena itu, pembeli yang ingin memanfaatkan fasilitas PPN DTP diwajibkan untuk menyerahkan NIK atau NPWP.
Sementara itu, Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pemerintah juga memberi Bantuan Biaya Administrasi (BBA) selama 14 bulan sebesar Rp4 juta per rumah. Terakhir, dukungan juga diberikan pada penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk masyarakat miskin sebanyak 1,800 unit rumah.
Baca Juga: BLT El Nino Segera Meluncur, Sri Mulyani Rogoh Anggaran Rp7,52 Triliun
Topik:
Berita Terkini Lainnya
