Presiden Joko Widodo Bangga Indonesia jadi Trensetter Kebijakan TKDN
Presiden Joko Widodo. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times- Presiden Joko “Jokowi”Widodo bangga Indonesia jadi pelopor (trendsetter) dalam upaya untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dengan mengarahkan belanja barang dan jasa pada pembelian produk dalam negeri sejak setahun lalu. Hal ini lantaran Januari lalu, AS ikut memberlakukan kebijakan TKDNnya sejak Januari lalu.
Adapun kebijakan ini juga tertuang dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“AS Januari 2023 lalu, baru saja memberlakukan kebijakan untuk penggunaan produk dalam negeri, tapi kita sudah satu tahun lakukannnya jadi kita lebih dulu didepan . Kita sekarang jadi trendsetter bukan follower,”ucapnya dalam Pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Senin (20/2/2023).
1. Belanja produk dalam negeri sepanjang tahun 2022 capai Rp 762 triliun
Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)Lebih lanjut, Joko “Jokowi”Widodo mengatakan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan TKDN sepanjang tahun lalu “tidak sia-sia”karena realisasinya menyentuh Rp 762 triliun yang berasal dari belanja yang dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Perlu saya ingatkan belanja produk dalam negeri, tahun kemarin memang agak kami paksa. Realisasinya Rp762 triliun telah kami belanjakan untuk produk-produk dalam negeri sangat besar sekali. Jadi kesempatan peluang dan opportunity bagi saudara yang miliki produk kualitas baik,”pungkasnya.
Dengan demikian, semua pembelian harus diarahkan kepada produk-produk dalam negeri pada saat bersamaan menyiapkan kapasitas produksi nasional.
Baca Juga: Beli Mobil Listrik Disubsidi Rp80 Juta, Motor Listrik Rp8 Juta!
2. Arahan Presiden Joko Widodo
Dok. idEASebelumnya, Presiden juga mengungkapkan untuk penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), Jokowi meminta kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk produk-produk dalam negeri.
Editor’s picks
Belanja daerah produk dalam negeri bisa dilakukan secara langsung maupun melalui e-katalog.
"Saya ingatkan pentingnya e-katalog bagi seluruh daerah. Realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN dan APBD masih 61 persen. Kita ingin tahun ini meningkat lebih dari itu, syukur bisa 100 persen," ucap Jokowi.
3. Sinergi tingkatkan penggunaan e-katalog
tampilan situs e-katalog (e-katalog.lkpp.go.id)Sementara itu, Kepala LKPP RI, Hendrar Priadi mengatakan, sinergi antara pihaknya dengan KADIN menjadi penting dalam upaya peningkatan penggunaan e-katalog oleh pelaku usaha.
"KADIN memiliki jejaring pengusaha di seluruh Indonesia yang dibutuhkan LKPP dalam upaya mendorong banyak pengusaha masuk dalam ekosistem digital, khususnya dalam platform katalog elektronik," ucap pria yang karib disapa Hendi, dalam keterangan yang dikutip Jumat (17/2/2023).
Hal ini merupakan peluang bagi para pelaku usaha, termasuk di dalam ekosistem KADIN. Apabila pelaku usaha yang masuk dalam e-katalog bakal mendapatkan peluang berupa jaminan segmen pasar dari pemerintah.
"Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD. Ini juga menjadi peluang untuk mengajak mitra bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah," tutur Hendi.
Hendi mengatakan, ada lima arahan yang diberikan Jokowi kepada LKPP. Pertama, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN). Kedua, meningkatkan porsi usaha mikro dan ketiga adalah mempercepat penyerapan anggaran.
Kemudian yang keempat, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah dan kelima adalah memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.
"Saya meneruskan amanat Presiden RI Joko Widodo dan kami berharap ada keberpihakan. Kita ini merah putih, maka kita harus mengangkat ekonomi merah putih. Kalau kemudian harganya mahal itu karena tidak ada yang beli. Kalau kita semuanya beli, secara jumlah akan banyak maka harganya akan kompetitif," beber Hendi.
Baca Juga: Jokowi Mau Industri Kendaraan Listrik di Thailand Pindah ke RI
Topik:
Berita Terkini Lainnya
