Terungkap! Subsidi Energi Sebagian Besar Dinikmati Orang Mampu
google
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan selama ini subsidi liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji dan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak tepat sasaran.
Lantaran subsidi energi hanya dinikmati oleh sepertiga masyarakat dari yang seharusnya dinikmati oleh 40 persen masyarakat terbawah.
"40 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terendah hanya menikmati 33,1 persen dari subsidi LPG dan BBM. Sementara 66,9 persen dinikmati oleh kelompok lebih mampu," tutur Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga Hadi dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada Rabu (8/3/2023).
Baca Juga: Subsidi dan Kompensasi Energi Tahun Depan Capai Rp338 Triliun
1. Anggaran subsidi energi besar
Ilustrasi tabung gas (LPG) subsidi dan non subsidi Pertamina. ANTARA FOTO/Andreas Fitri AtmokoDia menjelaskan bahwa alokasi anggaran subsidi energi sudah signifikan yaitu sebesar Rp163 triliun. Subsidi energi ini mencapai 42 persen dari total anggaran bantuan dan subsidi pemerintah yaitu Rp390 triliun.
"Kelompok subsidi energi termasuk LPG dan subsidi BBM relatif tidak tepat sasaran, kecuali subsidi listrik. Sehingga tidak berdampak pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan," tuturnya.
Sementara kelompok bantuan sosial seperti PKH, PIP, dan BPNT cenderung berdampak pada pengurangan ketimpangan. "Bantuan produktif usaha (BPUM) juga cenderung tepat sasaran dan berdampak pada pengurangan ketimpangan," ujarnya.
Baca Juga: Kebijakan Pembatasan BBM Subsidi Bukan Buat Orang Kaya
2. Pemerintah berusaha turunkan kemiskinan
Ilustrasi kemiskinan (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan selama masa pandemi COVD-19, kenaikan kemiskinan RI cukup memperihatinkan. Angkanya naik dari 9,78 persen menjadi 10,19 persen pada masa pandemi. Kemudian mengalami penurunan 9,54 persen pada Maret 2022 meningkat kembali pada September 2022.
"Salah satu penyebab kemiskinan adalah biaya hidup yang semakin tinggi, baik karena inflasi maupun lain hal," tegasnya.
Meski demikian, Tauhid menilai pemerintah telah berusaha untuk mengurangi beban penduduk miskin dengan memberikan batuan sosial baik berupa bantuan pangan dan nonpangan termasuk subsidi energi dengan nilai yang besar.
3. Penyaluran subsidi energi harus tepat sasaran
ilustrasi subsidi (IDN Times/Aditya Pratama)Dia menergaskan subsidi energi itu diperuntukkan agar masyarakat ekonomi rendah bisa mengakses kebutuhan energi terutama listrik, pertalite, termasuk solar yang dibutuhkan para nelayan.
"Ini menunjukkan tampaknya BBM menjadi problem utama nelayan agar tetap survive menjalankan kehidupan sehari-hari. Ini jadi isu kritis keberpihakan pemerintah untuk memberi subsidi ke nelayan itu menjadi point penting dan seberapa jauh subsidi diberikan bisa mengurangi (beban) nelayan," kata dia.
Berita Terkini Lainnya
