Trump Tahan Izin Perusahaan Minyak Non-AS Beroperasi di Venezuela

Sumber terpercaya mengonfirmasi administrasi Trump menahan persetujuan bagi perusahaan minyak besar seperti Repsol SA dari Spanyol, Eni SpA dari Italia, Reliance Industries Ltd. dari India dan Maurel & Prom dari Prancis untuk berbisnis di Venezuela. Kebijakan ini membuat mereka berada dalam ketidakpastian, mengingat sebelumnya mereka telah mendapatkan lisensi beroperasi dari pemerintahan sebelumnya.

“Perusahaan-perusahaan tersebut kini harus menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah AS tentang kelanjutan operasi mereka,” ujar seorang sumber.

Langkah ini menunjukkan adanya tekanan baru kepada Presiden Nicolás Maduro dan sekutu bisnis minyaknya di Amerika Selatan.

Departemen Keuangan AS mengeluarkan izin khusus kepada Chevron Corp untuk melanjutkan operasi ekstraksi dan ekspor minyak di Venezuela selama enam bulan ke depan. Lisensi ini diberikan setelah sebelumnya sempat dicabut pada Maret 2025 sebagai bagian dari tekanan terhadap rezim Maduro.

“Chevron menjalankan bisnisnya secara global sesuai hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk di Venezuela,” ujar juru bicara Chevron, Bill Turenne, dilansir WLRN.

Izin tersebut melarang pembayaran langsung kepada pemerintah Maduro, sebagai bentuk pencegahan agar rezim tidak mendapat keuntungan dari penjualan minyak.

Sindiran datang dari pejabat Departemen Luar Negeri AS, yang mengatakan, pemberian izin ini tidak dimaksudkan untuk memperkaya pemerintahan Maduro.

Pemerintah AS telah memberikan batas waktu kepada perusahaan Repsol, Eni, dan Maurel & Prom hingga 27 Mei 2025 untuk mengakhiri aktivitas bisnis mereka di Venezuela.

“Kami sedang menganalisis keputusan tersebut dan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi kepentingan perusahaan,” ujar juru bicara Repsol.

Eni dan Maurel & Prom juga menyatakan komitmennya untuk patuh terhadap sanksi internasional. Sementara Reliance Industries dari India dicabut izinnya setelah sebelumnya rutin membeli 70 ribu barel minyak mentah per hari dari Venezuela sejak paruh kedua 2024.

“Kami akan memperjuangkan kepentingan perusahaan nasional kami. Tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengetahui detail lebih lanjut dari pemerintah AS,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Albares.