Trump Tetapkan Tarif Impor Baru untuk Obat dan Logam

Pemerintah AS memberlakukan tarif hingga 100 persen untuk obat-obatan paten impor. Tujuannya adalah memaksa perusahaan farmasi internasional memindahkan produksinya ke AS. Perusahaan besar diberi waktu 120 hari untuk mengikuti aturan ini, sementara perusahaan kecil diberi waktu 180 hari.

Kebijakan ini fokus pada obat bermerek yang dibuat di luar negeri. Sedangkan obat generik, yang digunakan oleh 90 persen warga AS, tidak dikenakan tarif agar harganya tetap murah. Langkah ini menggunakan dasar hukum Section 232 dari Undang-Undang Ekspansi Perdagangan 1962, karena ketergantungan pada obat impor dianggap sebagai ancaman keamanan nasional.

"Kami ingin sebagian besar obat-obatan paten di dunia dibuat di AS," kata pejabat senior pemerintah AS.

Bagi perusahaan yang sedang membangun pabrik di AS, tarifnya hanya 20 persen sebagai masa transisi. Namun, tarif akan naik jadi 100 persen dalam empat tahun jika pabrik tersebut tidak selesai dibangun. Ada juga pengecualian untuk negara mitra, tarif untuk Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan Swiss dibatasi maksimal 15 persen, sementara Inggris mendapat tarif nol persen jika bersedia memperluas produksi di AS.

"Memberikan pajak tinggi pada obat-obatan hanya akan menaikkan biaya kesehatan dan bisa merusak rencana investasi miliaran dolar di AS," ujar Stephen J. Ubl dari PhRMA, dilansir India Today.

Sejauh ini, pemerintah sudah menyepakati 17 perjanjian harga dengan produsen obat besar. Perjanjian berstatus Most Favored Nation ini mewajibkan produsen menurunkan harga obat di Amerika agar sama murahnya dengan harga di negara maju lainnya.

"Masa depan yang lebih baik segera datang. Program tarif Presiden Trump ini akan mendorong produksi lokal, menaikkan gaji pekerja, dan memperkuat rantai pasokan kita," kata Perwakilan Perdagangan AS, Jamieson Greer, dilansir Livemint.

Selain obat-obatan, Presiden Trump juga merombak aturan bea masuk baja, aluminium, dan tembaga. Sekarang, tarif 50 persen dihitung berdasarkan harga jual nyata di pasar Amerika, bukan lagi berdasarkan nilai yang dilaporkan pengirim barang yang sering kali sengaja dikecilkan untuk menghindari pajak.

Pemerintah juga menerapkan aturan baru mengenai ambang batas kandungan logam pada berbagai barang impor untuk menyederhanakan proses perdagangan. Produk yang memiliki kandungan logam di bawah 15 persen dari total beratnya, seperti perabotan kecil, kini dibebaskan sepenuhnya dari beban tarif tersebut. Sebaliknya, barang dengan kandungan logam melebihi 15 persen seperti mesin cuci atau alat masak besar akan dikenakan tarif tetap sebesar 25 persen dari total nilai barang impornya.

Industri baja dalam negeri mendukung aturan ini karena dianggap adil. Di sisi lain, pemerintah menurunkan tarif menjadi 15 persen untuk peralatan industri dan infrastruktur listrik guna mendukung pembangunan pusat data.

"Aturan ini intinya adalah soal keadilan dan kesederhanaan. Memang ada barang yang tarifnya naik sedikit, tapi ada juga yang turun. Secara keseluruhan, ini adalah langkah yang bagus," kata seorang pejabat pemerintah AS.

Namun, aturan yang berlaku mendadak ini dikhawatirkan akan menekan industri konstruksi dan energi.

"Perubahan tarif logam ini akan menaikkan harga bagi konsumen dan menambah beban industri manufaktur serta konstruksi yang saat ini sudah kesulitan karena kenaikan biaya produksi," ujar Neil Bradley dari Kamar Dagang AS.

Kebijakan baru ini adalah balasan pemerintah setelah Mahkamah Agung AS membatalkan penggunaan IEEPA untuk menetapkan tarif secara sepihak pada Februari 2026. Hakim memutuskan bahwa wewenang menetapkan pajak dan bea masuk ada di tangan Kongres, bukan Presiden. Akibatnya, pemerintah harus mengembalikan uang tarif sebesar 166 miliar dolar AS (Rp2,82 kuadriliun) yang sudah dipungut sejak tahun 2025.

Kondisi ini semakin sulit karena adanya konflik di Timur Tengah yang membuat harga bensin dan listrik melonjak. Para ahli menilai tarif baru ini akan semakin membebani keuangan keluarga Amerika.

"Tarif ini adalah alat untuk memaksa negara lain agar mau bekerja sama secara adil dan memastikan kekayaan Amerika tidak diambil lewat cara-cara perdagangan yang tidak jujur," ujar Greer.