24 Negara Bagian AS Resmi Gugat Trump Terkait Kebijakan Tarif Impor
- 24 negara bagian AS menggugat pemerintahan Trump atas kebijakan tarif impor global 10–15 persen yang dianggap melanggar konstitusi dan membebani ekonomi nasional.
- Para jaksa agung menilai Trump menyalahgunakan wewenang perdagangan, menyebabkan kenaikan biaya hidup hingga ribuan dolar per keluarga serta menekan pelaku usaha kecil dan menengah.
- Gedung Putih tetap mempertahankan tarif tersebut dengan alasan melindungi ekonomi domestik, sementara para penggugat berharap pengadilan segera membatalkan aturan itu.
Jakarta, IDN Times - Sebanyak 24 negara bagian di Amerika Serikat (AS) resmi mengajukan gugatan hukum massal terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump, pada Kamis (5/3/2026). Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan kebijakan tarif global sebesar 10-15 persen yang dinilai memberatkan.
Langkah hukum ini diambil karena pemerintah dianggap melanggar konstitusi dan mengabaikan keputusan hukum tertinggi yang sebelumnya sudah membatalkan aturan bea masuk tambahan tersebut. Gugatan ini didaftarkan melalui Pengadilan Perdagangan Internasional yang berpusat di New York.
Sebagian besar negara bagian yang menggugat dipimpin oleh Partai Demokrat. Mereka menyatakan bahwa kebijakan tarif yang diumumkan setelah pemerintah kalah di Mahkamah Agung pada 20 Februari lalu, merupakan tindakan ilegal yang secara langsung mengancam stabilitas ekonomi serta kesejahteraan jutaan rumah tangga di seluruh negeri. Para penggugat berharap pengadilan dapat segera membatalkan landasan hukum baru yang digunakan presiden untuk memaksakan kebijakan perdagangannya tersebut.
1. Koalisi negara bagian AS tuduh Trump salah gunakan wewenang perdagangan
Gugatan hukum terhadap Presiden Trump semakin mendalam dengan fokus pada dugaan penyalahgunaan aturan perdagangan pada 1974. Para jaksa agung menilai presiden menggunakan aturan darurat keuangan untuk mengatur masalah perdagangan biasa dengan negara mitra.
Jaksa Agung Oregon, Dan Rayfield, menyatakan bahwa kebijakan ini merugikan warga dan pelaku usaha hingga miliaran dolar. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh diteruskan hanya karena pengacara presiden menemukan cara untuk memutarbalikkan kata-kata dan menyusun argumen hukum yang dipaksakan.
Selain itu, presiden dianggap melanggar aturan negara karena mengambil alih wewenang Kongres dalam menetapkan pajak dan tarif. Jaksa Agung New York, Letitia James, mengkritik keras langkah ini karena dinilai membebani masyarakat kecil. James menyatakan bahwa Presiden Trump kembali mengabaikan hukum dan konstitusi untuk menaikkan pajak bagi konsumen dan bisnis kecil. Ia menambahkan bahwa setelah rencana awalnya ditolak Mahkamah Agung, presiden kini justru menyebabkan lebih banyak kekacauan ekonomi dan mengharapkan warga Amerika untuk menanggung biayanya.
2. Kebijakan tarif Trump bebani warga dan pelaku usaha AS
Kebijakan tarif yang ketat ini memicu kenaikan biaya hidup yang sangat besar di AS. Berdasarkan laporan terbaru, satu keluarga rata-rata harus menanggung beban tambahan hingga 1.751 dolar AS (Rp29,6 juta) per tahun karena harga barang kebutuhan sehari-hari naik.
Gubernur California, Gavin Newsom, memberikan kritik tajam dan menyebut tarif ini sebagai pajak tambahan bagi keluarga pekerja. Menurutnya, kebijakan ini hanya memindahkan beban kegagalan negosiasi perdagangan Trump kepada rakyat kecil. Newsom bahkan menyamakan tindakan presiden yang tetap memaksakan tarif baru meski sudah dibatalkan pengadilan seperti seorang balita yang sedang mengamuk karena keinginannya tidak terpenuhi.
Selain warga, pelaku usaha kecil dan menengah juga merasa sangat tertekan oleh ketidakpastian aturan ini. Mereka terpaksa terus mengubah harga jual dan menunda investasi jangka panjang karena biaya bahan baku yang mahal akibat pajak impor. Kathy Olsen, selaku pimpinan keuangan dari RCP Block & Brick, menceritakan sulitnya mengelola bisnis dalam kondisi yang tidak menentu. Ia menyatakan bahwa kebijakan tarif tersebut membuat perusahaan sulit mengambil keputusan besar untuk masa depan.
3. Gedung Putih tetap pertahankan tarif impor meski digugat banyak negara bagian
Gedung Putih secara resmi menyatakan akan terus membela kebijakan tarif presiden demi melindungi ekonomi AS dari persaingan luar negeri yang tidak sehat. Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mengatasi masalah keuangan negara yang sangat serius. Menurut Desai, presiden hanya menggunakan kekuasaan yang sah untuk memperbaiki kondisi ekonomi internasional Amerika. Ia menyatakan bahwa pemerintah akan berjuang sekuat tenaga di pengadilan karena presiden sedang berupaya menangani masalah pembayaran internasional yang fundamental dan untuk berurusan dengan defisit neraca pembayaran negara yang besar dan serius.
Di sisi lain, ancaman kenaikan tarif hingga 15 persen dari Menteri Keuangan Scott Bessent tidak membuat para jaksa agung menyerah. Mereka tetap optimis bahwa pengadilan akan membatalkan aturan tersebut dan meminta pemerintah mengembalikan uang warga yang telah dirugikan.
Jaksa Agung California, Rob Bonta, menekankan bahwa masyarakat dan pemilik bisnis sudah berkali-kali menolak kenaikan tarif ini. Ia menuduh Presiden Trump sengaja menggunakan dasar hukum yang tidak jelas untuk memaksakan aturan yang melanggar hukum. Bonta menyatakan bahwa negara bagian harus menyeret presiden ke pengadilan untuk ke-60 kalinya demi menegakkan aturan hukum.
